Contoh Kasus Perbuatan Melawan Hukum

PT Nisshinkan Indonesia merupakan Perseroan Sedikit didirikan pada tahun 2022 bersendikan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Kelainan hukum yang dihadapi oleh PT Nisshinkan Indonesia perbuatan menandingi syariat pemalsuan dokumen nan dilakukan keseleo satu direksi perusahaan. PT Nisshinkan Indonesia mendatangi biro syariat M81 & Partners bagaikan klien untuk membela kekuatan hukum klien nan mutakadim merugikan secara material dan imateril. Klien berketentuan bahwa M81 dapat mengamankan kasus ini secara syariat dengan baik.

Akan halnya komplikasi hukum yang dihadapi klien akan halnya polah mengganjar hukum pemalsiuan arsip RUPS LB PT Nisshinkan. Dalam risalah berpasangan RUPS-LB PT Nisshinkan Indonesia nan dibuat makanya salah satu direksi (Tergugat) , yang menyatakan bahwa Bersebelahan telah dihadiri dan disepakatin oleh seluruh pemegang saham perseroan dengan suara bulat. Padahal permakluman beralaskan bukti autentik, pengkajian dan amatan nan dilakukan M81 & Partners, para pemegang saham tidak datang ke Indonesia bikin menghadiri RUPS- LB. Kemudian Tergugat menghadap Notaris di Tangerang Selatan untuk menuangkan isi risalah RUPS yang fiktif / haram tersebut kerumahtanggaan bentuk akta keputusan bersebelahan.

Oleh karena itu, klien selaku Penggugat kemudian melaporkan Notaris selaku Tergugat kepada MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) Kota Tangerang Selatan medan daerah kerja Notaris , akan halnya asumsi pengingkaran kode etik jabatan Notaris yang dilakukan maka dari itu notaris. Terkait adanya Salinan Pernyataan Keputusan Berpasangan. Setelah dilakukan 2 boleh jadi sidang penapisan oleh MPWN Wilayah Banten maka, berlandaskan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa Tindasan Nomor Tergugat, yakni sedikit syariat dan tidak konvensional, karena mutakadim mengantuk ganjaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang sudah lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Notaris. Maka secara hukum notaris terbukti melakukan polah melawan hukum.

Kemudian dipertegas pula dengan tetapan banding No : 74/PDT/2021/PT BTN yang sudah lalu diterima M81 & Partners melalui Salinan Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten 7 September 2022 menyatakan:

– bahwa “sia-sia demi hukum dan tidak mempunyai fungsi hukum mengikat Kopi tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia, yang dibuat oleh Notaris di Tangerang Selatan, beserta surat-akta turunannya. Menyatakan bahwa bulan-bulanan tanah dan bangunan masih milik Pengugat dan sampai saat ini masih dalam penguasaan penggugat, PT Nisshinkan Indonesia”.

-bahwa Tergugat pahit lidah melakukan polah melawan hukum.

– menyatakan bahwa obyek kapling dan bangunan seluas 1.072 m2, berlandaskan Sertifikat HGB Nomor : 7/Balekambang yang berlokasi di Jalan Condet Raya No. 11 RT.04/RW.04 kelurahan Balekambang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu nasib baik PENGGUGAT dan hingga waktu ini masih internal perebutan Penggugat.

Berdasarkan kesimpulan dari putusan banding tersebut, gugatan Penggugat yang mana selaku klien M81 & Partners dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten. M81 & Partners dengan politik dan upaya syariat dapat memintasi kasus PT Nisshinkan (klien) dan memperjuangan hoki dan kepentingan syariat klien berlandaskan ganjaran hukum yang berlaku.

Jika mengutip bilang yurisprudensi hakim, pelecok satunya Yurisprudensi Pidana Agung Republik Indonesia menyatakan dengan tegas, dalam perkara Nomor. 1001/K/Pdt/2006, tanggal 30 November 2006, yang berbunyi sebagai berikut: “polah hukum apapun yang berlandaskan kepada tindasan terlarang ialah ulah menyampuk hukum, segala akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum nan dilakukan dengan dasar melanggar syariat menjadi batal demi syariat.” Kelakuan Menimbangi Hukum onrechtmatige daad dalam konteks perdata diatur intern Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Mahkamah ataupun Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Gerendel III BW, sreg penggalan “Tentang perhubungan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar syariat, nan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kegeruhan tersebut.”.
Sumber :
– Tetapan banding 74/PDT/2021/PT BTN
– Kitab Undang-Undang Hukum Majelis hukum (KUHPer)
– Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang sudah lalu diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 adapun Jabatan Notaris

Penyadur :
Theresa Yolanda Sirait , S.H (M81)


Source: http://moeldoko81.org/2021/09/11/kasus-pmh-pt-nisshinkan-indonesia/