Contoh Soal Pph Final Atau Pph 26 Untuk Pelajaran Smk

belajar pajak pph 21 pingtax

Tanpa disadari PPh Pasal 21 sering berselisih dengan seorang pribadi yang bekerja di firma atau laksana pemberi jasa. Sebagai tenaga kerja tunak alias kontrak setiap bulannya anda pasti mendapatkan gaji.  Jika anda cermat, seharusnya anda dapat mencerca berapa pajak atas gaji anda dan metode pajak apa yang dipakai perusahaan dalam melakukan sistem perpajakan PPh Pasal 21 atas Gaji kamu.

Kemudian situasi nan berselisih lainnya adalah anda perumpamaan pribadi memberikan jasa kepada suatu perusahaan sonder ikatan carter atau hanya melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan. Contohnya perumpamaan pemberi jasa penerjemah, fotografi atau tenaga freelancer lainnya. Selepas anda memintasi jalan hidup, sira akan mendapatkan upah / gaji, dan akan bersinggungan dengan PPh Pasal 21 atas jasa nan dia berikan kepada firma. Dalam kata sandang ini akan membahas tuntas adapun metode perpajakan nan dilakukan perusahaan beserta contoh soal privat PPh Pasal 21.

Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

PPh 21 adalah apa rang penghasilan nan dituruti khalayak pribadi Wajib Pajak n domestik negeri sebagai karyawan/ sida-sida, pensiunan, bukan sida-sida, sida-sida lepas, tenaga ahli ataupun lainnya aktual gaji, tunjangan, upah ataupun segala bentuk adendum penghasilan lainnya. Dalam konteks PER-16/PJ/2016 tertulis bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pemasukan lain dengan etiket dan rencana apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan nan dilakukan oleh orang pribadi subjek fiskal intern negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.

N domestik pengertian PER-16/PJ/2016 nan perlu diperhatikan adalah “segala apa bentuk suplemen penghasilan”. Berbunga kalimat itu diartikan bahwa pemotong pajak harus memperhatikan segala rencana penghasilan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, karena pemangkas pajak harus mengamalkan debirokratisasi pajak atas penghasilan yang diberikan, kecuali penghasilan yang tidak dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib Fiskal Orang Pribadi internal PPh Pasal 21?

Pada awal artikel sudah lalu disinggung bahwa PPh Pasal 21 sangat dekat pada semangat sehari-hari, seperti karyawan tetap/kontrak nan mendapat gaji setiap bulan alias freelancer yang bernasib baik upah atas pekerjaannya. Hal tersebut merupakan bagian berbunga PPh Pasal 21 nan diatur dalam Pasal 3 PER-16/PJ/2016. Penerima penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21/26 internal Pasal 3 Sendirisendiri-16/PJ/2016 adalah andai berikut:

  1. Fungsionaris maupun karyawan
  2. Penyambut uang pesangon, uang pensiun atau manfaat purnabakti tunjangan hari bertongkat sendok maupun jaminan hari sepuh, termasuk dengan ahli waris mesti fiskal
  3. Bukan tenaga kerja yang memufakati atau memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan, antara lain sebagai:
    1. Tenaga juru yang melakukan pekerjaan nonblok, yaitu advokat, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris dan konsultan
    2. Olahragawan
    3. Anak bangsawan irama, pengarak acara, pelawak, penyanyi, model, penayub dan artis-seniman lainnya
    4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengajar
    5. Penerjemah, pengarang, pengkaji
    6. Agen iklan
    7. Pengawas atau pengelola kiriman
    8. Pemberi Jasa dibidang teknik, elektronika , computer dan sistem petisi, , telekomunikasi ekonomi dan sosial, fotografi, pemberi jasa suatu kepanitiaan
    9. Pengarak pesanan atau broker
    10. Petugas penjaja barang barang
    11. Petugas Jawatan luar asuransi
    12. Distributor perusahaan
      multilevel marketing
      (MLM) ataupun
      direct selling
  1. Wakil rakyat Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap bagaikan pegawai tetap di firma yang sama
  2. Alumnus pegawai atau karyawan
  3. Peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan sehubungan dengan keikusertaan di kegiatan tersebut, antara lain:
    1. murid perlombaan kerumahtanggaan berbagai/ barang apa bidang
    2. Murid bersampingan, sidang, konferensi, perjumpaan atau anjangsana kerja
    3. Peserta kepanitiaan atau sebagai penyelengggara
    4. Peserta Pelatihan atau Pendidikan
    5. Peserta kegiatan lainnya

Subjek Pajak yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26, adalah:

  1. Majikan kantor cabang diplomatik dan konsulat atau pejabat bukan mulai sejak negara luar, dan individu-hamba allah nan diperbantukan bagi mereka yang berkarya pada dan bertempat suntuk bersama, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan bukan mendapat maupun memperoleh penghasilan enggak diluar jabatan ataupun pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  2. Pejabat perwakilan internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) abc c UU PPh yang telah ditetapkan oleh Nayaka Keuangan, dengan syatat lain WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan alias karier enggak untuk memperoleh penghasilan terbit Indonesia.

Jenis Penghasilan PPh 21


PPh 21 perhitungan pengetian

Jenis Penghasilan nan dipotong PPh 21:

  1. Penghasilan nan diterima atau diperoleh Personel Taat, baik berupa penghasilan integral dan lain teratur
  2. Penghasilan yang masin lidah alias diperoleh akseptor purnakarya secara teratur berupa komisi pensiun atau sejenisnya
  3. Penghasilan substansial uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan masa sepuh, atau jaminan periode tua yang dibayarkan serampak dan pembayarannya melewati paser waktu 2 tahun sejak personel cak jongkok bekerja
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau pegawai abolisi, berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayar secara bulanan
  5. Imbalan kepada lain sida-sida
  6. Imbalan berupa imbalan maupun sifatnya tidak terstruktur
  7. Penghasilan berupa jasa produksi, tatiem, gratifikasi, bonus kepada mantan pegawai
  8. Penghasilan maujud penarikan dana pensiun oleh siswa acara pensium nan statusya sebagai sida-sida dan pengelola dana pensiun sudah disahkan Nayaka Finansial.

Varietas penghasilan yang tidak termaktub penghasilan nan dipotong PPh Pasal 21:

  1. Pembayaran santunan asuransi dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan, kerugian, asuransi kehidupan, dwiguna dan beasiswa.
  2. Penerimaan privat bentuk natura/ kenikmatan dalam bentuk apapun.
  3. Iuran purnakarya yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, iuran tunjangan musim tua, urunan jaminan hari tua bangka kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau jasmani penyelenggara jaminan sosial personel yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
  4. Zakat nan diterima orang pribadi yang berwajib terbit badan atau kerangka amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada wasilah usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun pemilikan diantara pihak-pihak berkepentingan.
  5. Beasiswa laksana mana diatur intern Pasal 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh.

Baca kembali:

PPh Pasal 23 atas Jasa, Sewa, Deviden, Anak uang, Royalti, Rahmat dan Penghormatan

Yang wajib diperhatikan dalam runding PPh 21 Pegawai Loyal?

N domestik pemendekan PPh Pasal 21, pemberi kerja harus menuding tipe segala doang nan harus dipotong PPh Pasal 21 dan pemberi kerja harus melakukan pengelompokan penghasilan tersebut dengan bermoral. Berikut yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan intern pengklasifikasian estimasi PPh Pasal 21 Personel:

Penghasilan yang timbrung dalam objek fiskal PPh 21:

  1. Penghasilan integral

a. Gaji

Penghasilan yang diterima oleh personel/ non-sida-sida seumpama imbal hasil dari jalan hidup nan dilakukan dan diberikan rutin dalam masa tertentu

b. Tunjangan

Tunjangan dalam konteks PPh 21 adalah Penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai diluar gaji trik setiap bulannya atas imbal hasil dari tiang penghidupan yang dilakukan fungsionaris. Tunjangan sifatnya hampir selalu diberikan setiap bulan tetapi belum tentu jumlahnya tetap. model tunjangan transport, tunjangan fiskal, tunjangan bersantap, dan tunjangan lainnya.

c. Asuransi

N domestik konteks perhitungan PPh 21, asuransi nan timbrung dalam penghitungan atau penambah penghasilan adalah Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan asuransi lainnya nan diakui misal penambah penghasilan PPh 21 dan diatur dalam peraturan perpajakan.

  1. Penghasilan lain integral:

a. Bonus

Bonus adalah gambar penghasilan nan diberikan perusahaan alias pemberi kerja kepada sida-sida atas imbal hasil penampilan karyawan/karyawan dan diberikan suatu atau dua kali privat satu tahun pusat diluar gaji. Biasanya bonus diberikan perusahaan laksana pujian perusahaan kepada karyawan.

b. THR

Tunjangan Masa Raya (THR) yakni bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai dalam rangka perayaan hari raya keagaamaan nan diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Biasanya firma memberikan THR 1 kali dalam satu tahun tahun buku.

c. Penghasilan tak teratur lainnya

Penghasilan enggak teratur lainnya dalah bentuk penghasilan nan diberikan perusahaan kepada karyawan hanya satu atau dua kali dalam satu periode buku (tidak rutin).

  1. Pengurang Penghasilan n domestik PPh 21:

a. Biaya Jabatan

Dalam kontek PPh 21, biaya jabatan adalah pengurang terhadap pengasilan sida-sida atau personel sebagai biaya atas mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan fungsionaris/personel. Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sida-sida dengan skor maksimal sebesar 500.000/wulan dan 6.000.000/ waktu.

b. Biaya/ Urunan Pensiun / Urunan Tanda jadi Hari Bertongkat sendok (JHT)

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan internal perincian PPh 21 karyawan loyal. Biaya pensiun/JHT merupakan potongan berpangkal penghasilan bruto pegawai tetap nan disetorkan oleh pemberi kerja/ perusahaan kepada lembaga yang diatur kerumahtanggaan Peraturan Nayaka Keuangan. Iuran pensiun dipotong terbit gaji pegawai sebesar 2% dengan nilai maksimal 200.000/bulan maupun 2.400.000/tahun.

c. Asuransi lainnya

Asuransi yang dipotong pecah penghasilan pegawai tunak nan intern peraturan perpajakan bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh 21.

d. Penghasilan Lain Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurang atas penghasilan pegawai n domestik periode tertentu. PTKP merupakan kebijakan pemerintah untuk menerimakan keringanan kepada wajib pajak yang berpenghasilan cacat untuk tidak dikenakan fiskal.

Baca sekali lagi:


PPN – Konotasi, Mekanisme Pajak Perolehan dan Tamatan dan Contoh Soal


Penghasilan Tidak Kena Fiskal (PTKP) terbaru


PPh 21 Perhitungan - Pingtax

Perhitungan PPh 21 harus sangat eklektik kerumahtanggaan menentukan PTKP nan berlaku ibarat pengurang penghasilan. Berikut merupakan PTKP (setahun) terbaru:

  1. TK/0

Tidak Relasi, 0 Tanggungan   = 54.000.000

  1. TK/1

Tidak Kawin, 1 Tanggungan = 58.500.000

  1. TK/2

Tak Pergaulan, 2 Tanggungan = 63.000.000

  1. TK/3

Enggak Gabungan, 3 Anak bini = 67.500.000

  1. K/0

Sangkut-paut, 0 Tanggungan = 58.500.000

  1. K/1

Korespondensi, 1 Tanggungan = 63.000.000

  1. K/2

Kawin, 2 Keluarga = 67.500.000

  1. K/3

Korespondensi, 3 Keluarga = 72.000.000

  1. K/I/0

Kawin, Penghasilan Gendak-Suami gabung, 0 Tanggungan = 108.000.000

  1. K/I/1

Kawin, Penghasilan Ulam-ulam-Laki kebat, 0 Tanggungan = 112.500.000

  1. K/I/2

Sangkutan, Penghasilan Amputan-Junjungan gabung, 0 Tanggungan = 117.000.000

  1. K/I/2

Kawin, Penghasilan Ulam-ulam-Junjungan gabung, 0 Anak bini = 121.500.000

Tarif Rekapitulasi PPh Pasal 21

Tarif yang digunakan cak bagi perhitungan PPh Pasal 21 ialah Pasal 17 ayat (1) abjad a UU PPh. Berikut adalah lapisan tarif Pasal 17 sesuai tingkatan Penghasilan Kena Pajak:

  1. 0 – RP. 50.000.000  = 5%
  2. 50.000.0000 – Rp. 250.000.000 = 15%
  3. 250.0000.000 – Rp. 500.000.000 = 25%
  4. > Rp. 500.000.000 = 30%

Mandu/metode Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Metode yang digunakan perusahaan privat melakukan sistem perpajakan intern PPh Pasal 21 boleh dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

  1. Metode Net (Dipotong dari Gaji Karyawan)

Metode ini membebankan PPh 21 kepada karyawan dengan memotong gaji yang dipedulikan karyawan

  1. Metode Gross (Ditanggung Perusahaan atau Pemberi Kerja)

Metode ini perusahaan mengaku beban PPh 21 karyawan tetapi tidak dimasukkan seumpama tambahan penghasilan perusahaan, sehingga pajak yang ditanggung firma lain dimasukan sebagai tambahan penghasilan karyawan.

  1. Metode Gross Up (Ditunjang maka itu Firma atau pemberi Kerja)

Metode ini perusahaan menunjang atau memberikan tambahan gaji kepada karyawan yaitu sebagai Tunjangan Pajak.

Lega artikel akan diberikan contoh perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan PPh 21 secara Jaring (Dipotong berpunca gaji karyawan) atau metode Gross (ditanggung oleh perusahaan alias pemberi kerja).

Rekaan PPh Pasal 21

Bapak Kepribadian bekerja di PT. A sebagai pegawai loyal, Beliau mendapatkan gaji sendi 5 juta/wulan, dengan tunjangan transport dan makan 1 miliun. Beliau belum bersaudara dan lain punya tanggungan. Berapa PPh 21 Bapak Kepribadian pada rembulan Januari?

Pengahasilan

Gaji Pokok      : 5.000.000

Tunjangan       : 1.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan  : 5%

PTKP (TK/0)    : 54.000.000

Perkiraan

Embaran

Jumlah

Gaji Taktik

5.000.000

Tunjangan

  1.000.000 +

Penghasilan Bruto

6.000.000

Pengurang: Biaya Jabatan 5% x 6.000.000 = 300.000

 (300.000) –

Penghasilan Neto Sebulan

5.700.000

Penghasilan Neto Setahun

(12 x 5.750.000)

69.000.000

PTKP TK/0

 (54.000.000) –

Penghasilan Kena Fiskal Setahun

15.000.000

PPh Terutang (Setahun)

(5%x5.000.000)

750.000

PPh Pasal 21 Bulan Juli (750.000/12)

62.500

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Bonus dan THR

Buya Joni berkarya di PT. B, anda mendapatkan gaji pokok 10 juta/bulan, dengan tunjangan transport dan makan total 5 juta (tergantung manifestasi dan absensi). Pada rembulan Desember beliau mendapatkan THR 10 Juta\dan bonus 20 juta. Perusahaan memberikan tunjangan asuransi JKK 0,24% dan JKM 0,3%. Ia berkeluarga dan punya 1 anak. Berapa PPh 21 Kiai Joni puas bulan Juli?

Pengahasilan

Penghasilan Terkonsolidasi

Gaji Pokok                                  : 10.000.000

Tunjangan transport & Bersantap : 5.000.000

JKK                                             : 0,24%

JKM                                            : 0,3%

Penghasilan Tak Integral

THR                                            : 10.000.000

Bonus                                         : 20.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan         : 5%

PTKP (K/1)             : 63.000.000

Perhitungan PPh 21:

Keterangan

Besaran

Gaji Pokok

10.000.000

Tunjangan

 5.000.000

JKK (0,24% x 10.000.000)

   24.000

JKM (0,3% x 10.000.000)

       30.000  +

Penghasilan Teratur Sebulan

15.054.000

Penghasilan Neto Setahun

(12 x 15.054.000)

180.648.000

Penghasilan Tidak Teratur

THR

10.000.000

Bonus

   20.000.000 +

Penghasilan Bruto Setahun 210.648.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5%x210.648.000)

(Max. 6.000.000 Setahun)


(6.00.000)

Penghasilan Netto Setahun

204.648.000

PTKP K/1

 (63.000.000) –

Penghasilan Kena Pajak Setahun

141.648.000

PPh Terutang (Setahun)

16.247.200

5%   x 50.000.000 =   2.500.000

15% x 91.648.000 = 13.747.200

Total 2.500.000+13.747.200 = 16.247.200

PPh Pasal 21 Rembulan Juli (16.247.200/12)

1.353.933

Perhitungan PPh Pasal 21 Personel / Karyawan hingga Lapisan Tarif 30%


PPh 21 Perhitungan Bonus THR

Bapak Anwar bekerja di PT. C. Beliau yakni manager keuangan di perusahaan tersebut dan mendapatkan gaji pusat 50 juta/bulan dengan tunjangan transport 10 miliun/ bulan. JKK 0,24% dan JKM 0,3%.  Engkau belum bersanak dan tidak memiliki tanggungan. Berapa PPh 21 Buya Anwar pada bulan Januari?

Pengahasilan

Gaji Pokok  : 50.000.000

Tunjangan  : 10.000.000

JKK             : 0,24%

JKM            : 0,3%

Pengurang

Biaya Jabatan         : 5%

PTKP (TK/0)           : 54.000.000

Kalkulasi

Wara-wara

Besaran

Gaji Pokok

50.000.000

Tunjangan

10.000.000

JKK (0,24% x 50.000.000)

    120.000

JKM (0,3% x 50.000.000)

      150.000 +

Penghasilan Bruto

60.270.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (max. 500.000)

  (500.000)

Penghasilan Neto Sebulan

59.770.000

Penghasilan Neto Setahun (12 x 59.770.000)

717.240.000

PTKP TK/0

 (54.000.000) –

Penghasilan Kena Pajak Setahun

663.240.000

PPh Terutang (Setahun)

143.972.000

 5% x 50.000.000 = 2.500.000

15% x 200.000.000 = 30.000.000

25% x 250.000.000 = 62.500.000

30% x 163.240.000 = 48.972.000

PPh Pasal 21 Bulan Januari (143.972.000/12)

11.997.667

Baca juga:

PPh 21 Bukan Pegawai Terus-menerus dan Tidak Berkesinambungan

PPh 21 Tidak Pegawai – Kalkulasi

PPh 21 Bukan Pegawai ialah pajak yang dipotong atas penghasilan orang pribadi selain pegawai loyal dan karyawan abolisi maupun fungsionaris lepas nan diberikan oleh pemberi kerja. Tidak Karyawan dibagi menjadi dua merupakan Bukan Tenaga kerja berkesinambungan dan tidak kontinu. Perbedaan antara Bukan Karyawan bersambung-sambung dan tidak berkesinambungan adalah penghasilan nan diberikan maka itu pemberi kerja diberikan 1x atau lebih intern satu musim pajak. Jika diberikan 1x penghasilan dalam satu tahun fiskal akan disebut tidak berkesinambungan tetapi kalau diberikan lebih dari satu kali maka akan disebut berkesinambungan

Buat mengetahui bagaimana kaidah pemotongan PPh 21 Bukan Pegawai umpama berikut:

Contoh 1

Pak Juniarto adalah seorang freelancer video maker (kreator video). Beliau mendapat habuan pekerjaan bermula PT. Desain Sejahtera lakukan mengamalkan sebuah video kartun pendek dan mendapat penghasilan Rp. 10.000.000.

Besar PPh 21 Terutang:

5% x (50% x Rp. 10.000.000) = 5% x Rp. 5.000.000 = Rp 250.000

* Bila Pak Juniarto tidak memiliki NPWP

120% x 5% x (50% x Rp 10.000.000) = Rp. 300.000

Kaprikornus, PT. Desain Sejahtera wajib melakukan pemendekan PPh Pasal 21 kepada Pak Juniarto sebesar Rp 250.000.

Untuk penjelasan lebih lanjur dan hipotetis ancangan PPh 21 Tak Tenaga kerja Berkesinambungan bisa tatap


disini.

Tahun Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah mengerjakan perhitungan dan debirokratisasi atas penghasilan PPh Pasal 21, pemotong terbiasa mengamalkan pembayaran ke kas negara paling kecil lambat tanggal 10 sehabis masa pajak bubar dan mengerjakan pelaporan paling kecil lambat tanggal 20 sehabis waktu pajak berparak.

Demikian penjelasan mengenai berbagai hal tentang PPh Pasal 21. Semoga kata sandang ini membukit informasi dan warta ia, jangan lupa bikin terus membiasakan karena peraturan perpajakan akan selalu bisa berubah dan berkembang terjemur kebijakan pemerintah serta kondisi dan situasi negara Indonesia dan mayapada.

Kamu juga bisa


belajar pajak


sreg


facebook,
Instagram


dan artikel kami lainnya dan tentunya jangan ragu cak bagi bertanya kepada kami bila mempunyai kesulitan di parasan perpajakan. Sebaiknya bermanfaat dan sukses cerbak…….

Source: https://pingtax.co.id/belajar-pajak/perhitungan-pph-21-ptkp-dan-contoh-soal