Istilah Budaya Politik Diperkenalkan Oleh

Pecah Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia objektif

Budaya politik
yaitu pola perilaku satu publik dalam kehidupan bernegara, tata administrasi negara, politik rezim, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan seumpama suatu sistem kredit bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran kerjakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan garis haluan awam untuk masyarakat seluruhnya.

Bagian-penggalan budaya politik

[sunting
|
sunting sumber]

Secara awam budaya kebijakan terbagi atas tiga :

  1. Budaya ketatanegaraan apatis (tak acuh, hari bodoh, dan pasif)
  2. Budaya politik pengorganisasian (didorong alias sengaja dimobilisasi)
  3. Budaya politik partisipatif (aktif)

Tipe-jenis Budaya politik

[sunting
|
sunting sumber]

  • Budaya strategi parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat bisa dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya ketatanegaraan mendekati nihil alias tidak n kepunyaan perhatian sesekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat puas mahajana tungkai Afrika alias masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam umum ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, ataupun dukun,yang biasanya menyadur semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis maupun religius.
  • Budaya garis haluan kaula (subjek),yaitu budaya kebijakan nan awam yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial ataupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya garis haluan satu masyarakat bisa dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara mahajana dan mangsa output alias terdapat pemahaman mengenai penstabilan ketatanegaraan yang di bagi maka itu pemerintah. Saja kekerapan orientasi mengenai struktur dan peranan n domestik pembuatan politik yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa berbesar hati atau malah rasa tidak doyan. Intinya, dalam kultur politik subyek, sudah terserah kabar yang sepan tentang sistem ketatanegaraan secara publik serta proses pengukuhan ketatanegaraan yang dibuat oleh pemerintah.
  • Budaya strategi partisipan,adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran garis haluan yang sangat tingkatan. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan pula merupakan suatu bentuk budaya garis haluan yang anggota masyarakatnya mutakadim mempunyai pemahaman yang baik akan halnya empat matra penentu budaya politik. Mereka mempunyai pengetahuan nan memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membentuk strategi beserta pengukuhan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik nan berlangsung. Mahajana cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua format di atas, kendatipun manah dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa sahaja bersifat menerima atau memurukkan.

Budaya politik yang berkembang di Indonesia

[sunting
|
sunting sendang]

Bayangan provisional tentang budaya strategi Indonesia, yang tentunya harus di selidik dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :

  • Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka macam, lamun tidak sekompleks nan dihadapi oleh India misalnya, nan menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, papan bawah, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
  • Budaya politik Indonesia yang berkarakter Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di tak pihak, di suatu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam menggandar tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi berusul kultur luar, pengaruh kolonialisme, feodalisme, bapakisme, dan kontak primordial.
  • Sikap wasilah primordial nan masih abadi berakar, yang di kenal melewati indikatornya konkret sentimen kedaerahan, kesenangan, keyakinan, perbedaan pendekatan terhadap keyakinan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan tidak-lain.
  • kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan rasam patrimonial; sebagai indikatornya boleh di sebutkan antara tidak bapakisme, sikap asal bapak senang.
  • Dilema interaksi tentang introduksi pemodernan (dengan segala konsekuensinya) dengan konseptual-pola yang telah lama berakar sebagai leluri n domestik masyarakat.

Budaya Kebijakan di Indonesia

[sunting
|
sunting perigi]

  • Hierarki yang Tegar/Eklektik

Publik Jawa, dan sebagian raksasa publik tidak di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini terlihat dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah menerobos tatanan hirarkis yang sangat diskriminatif. Alam perhatian dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa ‘agresif’ kepada rakyat biasa. Sebaliknya, rakyat harus menyusun diri kepada penguasa n domestik bahasa ‘halus’. Dalam kehidupan kebijakan, pengaruh stratifikasi sosial serupa itu antara lain tercemin pada kaidah penguasa memandang diri dan rakyatnya.

  • Kecendrungan
    Patronage

Komplet gayutan
Patronage
merupakan salah suatu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola pertautan ini bersifat individual. Dalam spirit politik, tumbuhnya budaya garis haluan begini tertumbuk pandangan misalnya di kalangan pelaku ketatanegaraan. Mereka lebih memilih mengejar dukungan dari atas tinimbang mengincar dukungn berpokok basisnya.

  • Kecendrungan Neo-patrimonisalistik
Salah suatu kecendrungan dalam atma politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat
neo-patrimonisalistik; artinya meskipun n kepunyaan atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya garis haluan yang berkarakter paternal.
Ciri-ciri birokrasi modern:

  • Adanya suatu struktur hirarkis yang mengikutsertakan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah intern organisasi
  • Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
  • Adanya aturan-resan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
  • Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, nan dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan sreg kualifikasi dan penampilan.

Lihat kembali

[sunting
|
sunting sumber]

  • Administrasi publik
  • Politik Indonesia



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik