Konsolidasi Pengadaan Barang Dan Jasa


REVIU Privat PENGADAAN Produk/JASA PEMERINTAH

Menurut
glosarium.bpk.go.id
 prolog
“reviu”
 yaitu
prosesanalisis
 bersendikan standar pemeriksaan, pengelolaan pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan tidak yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan makanya pemeriksa dan/atau tenaga ahli bermula luar BPK yang berkarya untuk dan atas tera BPK. Juga terdapat perkenalan awal
“reviu analistis”
 adalah
kaji ulang terhadap informasi
 keuangan dengan membandingkan serta mengeluh antara data moneter nan satu dan data keuangan yang enggak atau data keuangan dan data non finansial.

Hal yang pas menggelitik bahwa n domestik
Kamus Besar Bahasa Indonesia
kata
“reviu” tidak ditemukan artinya
, sedangkan dalam Statuta Presiden Nomor 16 Musim 2022 tentang Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah sedikitnya digunakan 2 (dua) kali yakni pada pasal 1 nilai 22 “maksud berpokok Aparat Penyelia Intern Pemerintah (APIP)” dan puas pasal 76 ayat (2) penjelasan tujuan kata “Pengawasan Pengadaan” yang menjadi kewajiban oleh nayaka/kepala lembaga/kepala daerah.

Makara menurut perspektif (kacamata pandang) kami bahwa kata
REVIU
dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah adalah

proses kaji ulang dalam menganalisis dokumen yang ada

. Kejadian ini didasari bahwa Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 4 Tahun 2022 adapun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dulu masih menggunakan istilah
KAJI ULANG
, dimana istilah ini hilang saat Perpres 16 Tahun 2022 berlaku dan diganti dengan istilah REVIU.

Beberapa REVIU n domestik Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2022 adapun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melewati Penyedia dan Kanun Menteri PUPR No. 7/PRT/M/2019 adapun Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Gedung Melintasi Penyedia serta Peraturan LKPP No. 8 Periode 2022 tentang Pedoman Swakelola. Maksud semenjak ulasan ini moga
Praktisi PENGADAAN (PA, KPA, PPK, PP, Pokja Pemilahan , Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Fasilitator)
 dapat memahami harapan berpangkal reviu tersebut.

Setidaknya terdapat beberapa Reviu yang akan dibahas yakni:




A.







MELALUI PENYEDIA



1.





Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK

Reviu ini dilakukan plong tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
maka dari itu PPK
 beralaskan RKA K/L atau RKA Peranti Distrik dan Salinan Pengadaan Barang/Jasa dengan
tujuan bagi memastikan bahwa spesifikasi/KAK masih sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan runding.
Reviu ini meliputi kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan, dan ketersediaan di pasar.
PPK
hanya dapat mengusulkan alternatif
 spesifikasi teknis/KAK kepada PA/KPA  cak bagi ditetapkan apabila barang/jasa sudah lalu t
idak tersedia di pasar
.

PPK dalam menyusun HPS salah satunya berdasarkan pada hasil reviu rekapitulasi biaya/Kerangka Anggaran Biaya (RAB) oleh tim ataupun tenaga ahli lebih lagi maka dari itu konsultan pengelolaan konstruksi.



2.





Reviu Arsip Awalan Pengadaan

Reviu ini dilakukan sreg tahap Ancang Pemilahan Penyedia
oleh Pokja Pemilihan
berdasarkan Dokumen Ancang Pengadaan yang diserahkan maka itu PPK. Reviu ini membentangi spesifikasi teknis/KAK dan gambar (sekiranya diperlukan), harga perkiraan sendiri (HPS), rangka sewa, pertinggal kalkulasi belanja (DIPA/DPA maupun RKA-KL/RKA-PD yang sudah ditetapkan), ID kemasan RUP, masa pemanfaatan barang/jasa, dan amatan pasar.


2.1  Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (sekiranya diperlukan)

Reviu perincisan teknis/KAK lakukan memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK sudah dituangkan secara konseptual, didefinisikan dengan jelas dan lain mengarah kepada produk atau keunggulan tertentu. Reviu ini dahulu dianjurkan untuk PENGADAAN BARANG dan JASA LAINNYA.

Khusus untuk PEKERJAAN Konstruksi dilakukan reviu perincisan teknis dan
detailed engineering design (DED)
 sementara itu untuk JASA KONSULTANSI dilakukan reviu KAK.

Pokja Pemilihan
tidak dianjurkan mengamalkan REVIU GAMBAR untuk pekerjaan konstruksi. Hal ini dikarenakan reviu gambar positif reviu desain ataupun revised design ialah peristiwa yang akan dilakukan plong tahap pelaksanaan pekerjaan bukan tahap seleksi penyedia.


2.2  Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan perincisan teknis/KAK dan urat kayu spektrum pekerjaan.

Pokja Pemilihan
juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan bahara perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan internal pelaksanaan pekerjaan.

Pokja Penyaringan
hanya melakukan reviu HPS bukan melakukan reviu perkiraan biaya/RAB, karena reviu perhitungan biaya/RAB sudah dilakukan  makanya cak regu/tenaga ahli sampai-sampai konsultan penyelenggaraan konstruksi pada tahap perencanaan pengadaan. Taksiran biaya/RAB
boleh digunakan
 oleh Pokja Penyaringan
dalam melakukan reviu HPS.


2.3  Rancangan Kontrak

Reviu Susuk Kontrak untuk memastikan bahwa draft carter mutakadim sesuai dengan ulas lingkup tiang penghidupan. Reviu buram kontrak mengecap:



1.




Tulisan tangan Perjanjian;



2.




Syarat-syarat Umum Sewa;



3.




Syarat-syarat Solo Kontrak;



4.




Ganjaran Tip Durja;



5.




Ketentuan Cagar Pengadaan;



6.




Ketentuan Akta Garansi;



7.




Ketentuan Sahifah/Tindasan Penyortiran privat rang Pengadaan Barang Impor (hanya lakukan komoditas impor); dan/atau



8.




Ketentuan Penyesuaian Harga.


2.4  Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA ataupun RKA-KL/RKAPD nan telah ditetapkan) buat memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan mutakadim terhidang dan jumlahnya cukup.


2.5  ID paket RUP

Reviu ID bungkusan RUP lakukan memastikan bahwa sampul yang akan dilaksanakan mutakadim tertera dan diumumkan dalam SiRUP.


2.6  Waktu eksploitasi komoditas/jasa

Reviu waktu pemakaian barang/jasa lakukan memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, penyortiran, dan pelaksanaan kontrak bisa radu sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.


2.7  Analisis Pasar

Analisis pasar bakal mengetahui kemungkinan kesiapan barang/jasa dan Pelaku Kampanye dalam daerah yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pegangan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode penyortiran Fasilitator.

Apabila enggak suka-suka ketersediaan dagangan/jasa dan Pelaku Usaha n domestik negeri, maka Pokja Pemilihan
mengusulkan dan meminang persepakatan kepada PPK buat dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.



3.





Reviu dalam Tender/Penyortiran Gagal

Pokja Penyortiran
melakukan reviu penyebab tender/seleksi gagal sebelum melakukan tindak lanjut bermula tender/penyortiran gagal.



4.





Reviu n domestik Konsolidasi

PPK mengamalkan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan lakukan mendapatkan data/manifesto pak Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

UKPBJ melakukan reviu Dokumen Awalan Pengadaan bakal mendapatkan data/informasi paket-paket Pengadaan Komoditas/Jasa sejenis.




5.






Reviu dalam SPPBJ


Menandatangani Surat Penunjukan Fasilitator Dagangan/Jasa atau lebih di kenal dengan SPPBJ merupakan tugas dari Pejabat Penyusun Komitmen.
Penerbitan SPPBJ dilakukan oleh


Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menjadwalkan SPPBJ melakukan reviu atas siaran hasil pemilihan Penyedia berpokok Pokja Pemilihan /PP lakukan memastikan:



a.




bahwa proses penyaringan Penyedia sudah dilaksanakan berlandaskan prosedur yang ditetapkan; dan



b.




bahwa pemenang pemilahan/calon Penyedia memiliki kemampuan lakukan melaksanakan Kontrak.

Bersendikan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk memufakati atau menunda hasil seleksi Penyedia tersebut.



6.





Reviu kerumahtanggaan Rapat Awalan Pelaksanaan Kontrak (PCM)

Salah duanya intern Pre Contruction Meeting atau PCM yang dibahas adalah:



a.




reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;



b.




reviu rencana penilaian penampilan pekerjaan laksana dasar melakukan evaluasi keberhasilan pekerjaan;




B.






SWAKELOLA



1.





Reviu dalam Swakelola Tipe II, Tipe III, dan TipeIV

PPK melakukan reviu atas proposal proposal dan RAB baik semenjak instansi K/L/D, organisasi masyarakat (ormas), maupun berpokok kelompok masyarakat.



2.





Reviu dalam Tahap Persiapan Swakelola Tipe I, Macam II, Tipe III, dan TipeIV

Tim Persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK dan RAB baik dari instansi K/L/D, organisasi masyarakat (ormas), maupun terbit kelompok masyarakat.

Source: https://halopengadaan.id/artikel/reviu-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah