Makalah Regulasi Keuangan Sektor Publik

(1)

1. Definisi Qanun Awam

Regulasi semenjak berpangkal bahasa inggris, yaitu regulation atau statuta. Dalam kamus bahasa indonesia (Reality Publisher, 2008) kata “peraturan” mengandung arti kaidah nan dibuat untuk mengatur, nubuat yang dipakai lakukan menata sesuatu dengan kebiasaan, dan kadar nan harus dijalankan serta dipatuhi. Regulasi masyarakat yakni ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi intern proses pengelolaan organisasi publik, baik sreg organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah,organisasi politik politik, yayasan dan enggak sebagainya. Jadi ordinansi keuangan publik yaitu ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik plong organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi,organisasi politik ketatanegaraan, yayasan dan enggak sebagainya pada sektor finansial dan adminsitrasi keuangan.1

2. Teknik Penyusunan Statuta Awam

Peraturan ialah cerminan akan halnya ketatanegaraan pengelola organisasi awam. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait
dengan bilang kejadian, di mana yang pertama, adalah statuta
publik dimulai dengana adanya bervariasi isu yang terkait dengan
statuta tersebut. Kedua, tidnakan yang diambil terkait dengan
isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan nan dapat diinterpretasikan perumpamaan wujud dukungan penuh organisasi
masyarakat. Ketiga, peraturan adalah hasil pecah berbagai aspek dan
kejadian.2

1 Hidung Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 33

(2)

Urun rembuk/Musyawarah

Catatan Pendahuluan

Mengapa diatur?

Persoalan dan misi

Dengan barang apa diatur? Bagaimana mengaturnya?

Rangka 2.1 Tinggi dalam Penyusunan Kanun Publik

Peraga di atas menunjukkan teknik penyusunan kanun awam yang positif jalinan alur tahapan, sehingga regulasi publik tersebut siap disusun dan kemudian ditetapkan serta diterapkan.


Pendahuluan

Perancang kanun publik perlu mampu mendeskripsikan parasan belakang perlunya disusun qanun awam. Sebuah regulasi publlik disusun karena adanya persoalan atau intensi yang mau dicapai.


Cak kenapa Diatur

Sebuah regulasi umum disusun karena adanya beraneka rupa isu tercalit yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Situasi pertama yang harus dilakukan adalah mencari

(3)

jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur atau cak kenapa regulasi publik perlu disusun.


Permasalahan dan Misi

Sebuah statuta masyarakat disusund an ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahan sudah dapat dirumuskan. Selain itu, penyusunan dan penetapan regulasi umum pula dilakukan dengan misi tertentu bak wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi persoalan yang cak semau.


Dengan Apa Diatur

Cak semau berjenis-jenis jenjang kanun umum nan sudah lalu dikenal
luas. Laksana contoh, internal organisasi pemerintahan, di
setiap panjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri, seperti kanun kawasan atau keputusan kepada daerah bagaikan aturan di daerah. Bentuk rasam lainnya adalah Undang-undang Asal, Undang-undang, Ordinansi Pemerintah Pengubah Undang-undang, Kanun Pemeritnah dan Peraturan Presiden.

Setiap permasalahan harus dirumuskan dengan jenjang regulasi yang akan mengaturnya, sehingga permasalahan tersebut segera dapat disikapi dan ditemukan solusi yang tepat sasaran.


Bagaimana Mengaturnya

Substasi kanun awam yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan yang ada akan dilaksanakan. Dengan demikian, ordinansi awam nan disusun betul-betul yaitu wujud kebijakan organisasi awam dalam menghadapi berbagai permasalahan mahajana yang ada.


Diskusi/Perundingan

Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus awam yang menggosipkan regulasi mahajana. Materi tersebut

(4)

harus dipersiapkan melampaui proses penelitian nan menggambarkan aspirasi publik nan betul. Karena itu, mareri yang dibahas akan etis-benar menayangkan permasalahan yang ada dan aspirasi masyarakat. Forum diskusi penyusunan regulasi biasanya telah ditetapkan sebagai babak dari proses penyusunan regulasi organisasi awam. Sebagai teladan, di pemerintah, mekanisme Pembicaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum diskusi perumusan perencanaan pembangunan; demikian juga, mepet pembahasan Undang-undang, sidang paripurna di DPR/D, dan lain-tak.


Catatan

Garitan yang dimaksud merupakan hasil dari proses urun pendapat yang dilakukan sebelumnya. Hasil catatan ini akan menjadi wujud tindak lanjut dari keputusan organisasi umum menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan terkait isu alias permasalahan yang dihadapi.

Internal istilah teknik, tahapan penyusunan statuta umum diatur dengan aturan saban organisasi publik. Aturan tersebut dapat mengatur cara penyusunan draft regulasi maupun jenjang mulai terbit penyusunan, pembahasan, kajian, setakat penetapan ordinansi.3

3. Regulasi Dalam Siklus Akuntansi Sektor Publik

Setiap organisasi publik karuan menghadapi bermacam-macam isu dan persoalan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun berpangkal dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik

(5)

Akuntansi Sektor Masyarakat Regulasi Mengenai Pelaksanaan Realisasi AnggaranPublik Regulasi Ancangan Publik Ordinansi Lembaga Publik Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Publik Regulasi Makrifat Pertanggung jawaban

Publik

pasti mempunyai statuta publik sebagai wujud strategi organisasi n domestik menghadapi isu dan persoalan yang ada. N domestik organisasi akuntansi sektor publik, tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi umum. Semua proses tersebut terangkai menginjak dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan moneter, audit, serta pertanggungjawaban umum. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan statuta umum sebagai gawai untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor masyarakat agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Tabulasi 2.1 Hasil Regulasi dari Siklus Akuntansi Sektor
Publik

Regulasi Tahapan intern Siklus

Akuntansi Sektor Publik
Contoh Hasil Qanun Publik
Peraturan Perencanaan Mahajana

Ordinansi Pemerintah No. 7/2005 mengenai Buram Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Peraturan Anggaran Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 akan halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Hari Anggaran 2007 Statuta akan halnya Pelaksaan Realisasi

Ancangan Masyarakat

– Peraturan Kepala negara Republik Indonesia Nomor 93 Perian 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Waktu Kalkulasi 2007

(6)

Pelaksaan Anggaran (DPA) Kanun Pengadaan Barang dan Jasa

Publik

SK Gubernur tentang Kampiun dalam Pengadaan Komoditas dan Jasa

Regulasi Embaran Pertanggungjawaban Publik

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Permakluman Pertanggungjawaban

Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagaikan contoh, berikut adalah siklus dan table regulasi publik pada sendirisendiri proses akuntansi sektor publik di organisasi pemerintahan.

Grafik 2.2 Contoh Regulasi Mahajana yang Mengatur
Akuntansi Sektor Awam

Regulasi Tahapan dalam Siklus

Akuntansi Sektor Umum
Model Hasil Regulasi Publik

Perencanaan publik

– UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

– Akta Edaran Bersama No 0295/M.PPN/I/2005050/166/SJ tentang Pengelolaan Mandu Tata Pembicaraan Perencanaan

Pembangunan Tahun 2005 Penganggaran publik – UU No 17 waktu 2003 akan halnya

Finansial Daerah

– UU No 33 musim 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

– Permendagri No 13 tahun 2006 adapun Pedoman Pengelolaan Finansial Daerah

– Permendagri No 59 perian 2007 adapun Perubahan Atas Peraturan

(7)

Nayaka Internal Area No 13 Tahun 2006 akan halnya Pedoman Pengelolaan Moneter Daerah

Realisasi anggaran publik UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pelaporan keuangan sektor publik

PP No 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Moneter dan Pengejawantahan Instansi

Pemerintah

Audit sektor publik

– UU No 15 Periode 2004 tentang Pemeriksaan Manajemen dan Pikulan Jawab Keuangan Negara – SK BPK No 1 Masa 2008 tentang

Standar Pemeriksaan Finansial Negara

Pertanggungjawaban publik

Ordinansi Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Moneter dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Penyusunan Qanun Awam

Regulasi dalam sektor publik adalah peranti aturan yang secara sahih diterapkan oleh organisasi publik ketika menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan dagangan dan jasa, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban umum.4


Perumusan Masalah

Penyusunan regulasi publik diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Salah satu cara lakukan menggali persoalan ini ialah melakukan penekanan. Cak bagi masalah publik nan ada internal mahajana, observasi atas mangsa permasalahan itu harus dilakukan. Perumusan kelainan publik menutupi hal-peristiwa berikut:

a. Segala masalah publik yang ada!

b. Kelihatannya masyarakat yang perilakunya bermasalah! 4 Ibid, 37

(8)

c. Mungkin aparatpelaksana yang perilakunya bermasalah!

d. Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik!

e. Tindakan apa yang diperlukan buat membereskan kelainan masyarakat!

Tercalit dengan akuntansi sektor publik, masalah-masalah yang akan dibahas adalah bagaikan berikut :

Tabulasi 2.3 Contoh Masalah Publik Tentang Akuntansi
Sektor Publik

Tahapan Siklus

ASP
Permasalahan
Pihak Terkait

Perencanaan Publik Kesenjangan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan) Adegan perencanaan,adegan program,stakeholde r Penganggaran public Alokasi ancangan peladenan publik paling Bagian kalkulasi, bagian finansial Realisasi anggaran public Jumlah pencairan dana lain sesuai dengan anggaran

Episode anggaran, bagian keuangan

Pengadaan komoditas dan jasa publik

Informasi lain membayang

Bagian pengadaan, organisasi penyedia layanan barang dan jasa

Pelaporan finansial sektor publik

Ketidaktepatan

waktu pelaporan Bagian finansial Audit sektor bank Kurangnya bukti Audit dalam, audit

eksternal Pertanggungjawaba cakrawala umum Keterbatasan pendistribusian informasi Kepala organisasi, legislative

(9)

Hasil amatan akan menjelaskan berguna keberhasilan atau kehampaan penerapan ordinansi publik dalam organisasi publik.


Tabel 2.4 Teoretis Kajian Permasalahan Mahajana

Permasalahan
Kerugian
Solusi tindakan

Kesenjangan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan) Masyarakat lain dapat dilayani kebutuhannya Penyusunan daftar skala prioritas Alokasi anggaran peladenan publik minimal Pencapaian sasaran bukan maksimal Penambahan alokasi untuk pelayanan publik Jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan anggaran

Programa tidak berjalan secara baik

Pendisiplinan anggaran dan perombakan sistem perealisasian rekapitulasi Informasi tak transparan Pilihan kriteria organisasi penyedia layanan barang dan jasa Ekstensi akses ke informasi yang tersapu dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa Ketidaktepatan waktu pelaporan Mengacaukan jadwal kegiatan Penertiban penyusunan takrif moneter

Kurangnya bukti Ketidakpercayaan mahajana Perbaikan sistem akuntansi dan pengarsipan dokumen transaksi Keterbatasan pendistribusian informasi Respon mahajana minim Perpanjangan akses maklumat

(10)


Formulasi Draft Ordinansi Mahajana

Secara sederhana, draft regulasi publik harus dapat menguraikan siapa organisasi pelaksana aturan, kewenangan apa yang diberikan padanya, perlu tidaknya meragamkan antara instrumen penyelenggara peraturan dan perabot yang menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan, persyaratan apa yang mengaduh organisasi pelaksana, serta apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat pembuat jika menyalahgunakan wewenang. Rumusan permasalahan intern publik berkisar puas siapa yang berperilaku bermasalah tersebut, dan diversifikasi sanksi yang akan digunakan buat memaksakan loyalitas. Penataan varietas perilaku akan menghasilkan statuta publik tentang larangan alias izin dan tanggung melakukan hal tertentu atau dispensasi.


Prosedur Pembahasan

Tiga tahap penting dalam pembahasan draft regulasi masyarakat, yaitu dengan lingkup cak regu teknis pelaksana organisasi publik (eksekutif), dengan susuk legislatif (dewan penasehat, dewan penyantun, dan tak-lain) dan dengan awam.

Pembahasan pada lingkup tim teknis adalah yang lebih mereperensi maslahat ekskutif (pengelolaan). Setelah itu, dilakukan Public Hearing (reklamasi pendapatan mahajana). Pembahasan pada cak cakupan legislatif dan mahajana biasanya sangat sarat dengan kepentingan politisi.


Pelegalan dan pengundangan

Tahap pengeshan draft qanun umum yang dilakukan dalam tulangtulangan penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik

(11)

(pimpinan organisasi). Kemudian dilakukan anjuran tahapan sosialisasi regulasi publik, hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukun antara kanun masyarakat dan publik yang harus dipatuhi. Desainer regulasi akuntansi sektor publik merupakan turunan yang secara konkret menguasai persoalan mahajana didaerah tersebut.

5. Review Regulasi yang Terkait dengan Akuntansi Sektor
Publik

5.1 Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Perombakan

Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra perombakan didasari plong Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Kunci Pemerintahan di Daerah. Pengertian Wilayah n domestik era pra perombakan merupakan daerah tingkat I yang meliputi propinsi dan daerah tingkat II nan meliputi kotamadya atau kabupaten. Di samping itu, ada beberapa statuta pelaksanaan nan diturunkan dari perundang-pelawaan, antara lain5:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Finansial Provinsi.

2. Statuta Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Operasi Finansial Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

3. Keputusan Menteri Dalam Distrik No. 900 – 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. 4. Ordinansi Menteri Kerumahtanggaan Negeri No.2 Tahun 1994 akan halnya

Pelaksanaan APBD

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Negeri dan Pungutan Daerah

(12)

6. Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Bentukd an Aliansi Estimasi APBD.

Berlandaskan kanun-qanun di atas, karakter manajemen keuangan daerah di era pra reformasi dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengertian Pemerintah Distrik ialah Kepala Area dan DPRD (pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1975). Artinya, enggak terdapat pemecahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif.

2. Taksiran APBD redup sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Wilayah (pasal 33 Statuta Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975).

3. Bentuk laporan anggaran APBD terdiri atas: a. Anggaran APBD

b. Memo Perhitungan

c. Antisipasi Kas dan Pencocokan antar Sempuras Kas dan Sisa Perhitungan dilengkapi dengan komplemen rangkuman perhitungan pendapatan dan belanja (peraturan pemerintah Nomor 6 masa 1975 dan Keputusan Mendagri nomor 3 Perian 1999).

4. Pinjaman, baik pinjaman Pemda maupun pinjaman BUMD, diperhitungkan misal pendapatan Pemerintah Daerah, yang dalam sturktur APBD menurut Kepmendagri No. 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Asosiasi Anggaran Pendapatan Provinsi masuk dalam Pos Penelaahan Pembangunan.6

5. Unsur-unsur nan terlibat dalam penyusunan APBD adalah Pemerintah Daerah nan terdiri atas Pengarah Daerah dan DPRD saja, belum melibatkan umum.

6. Indikator kinerja Pemerintah Daerah mencakup: a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya 6 Ibid, 50

(13)

b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya c. Korban dan persentase fisik proyek yang tercantum

dalam penjabaran Taksiran APBD (Regulasi Pemerintah Nomor 6 Hari 1975 tentang Kaidah Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Operasi Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhiutngan APBD)

7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Butir-butir Perincian APBD, baik yang dibahas DPRD maupun nan tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Komandan Daerah.

6. Radiks Syariat Finansial Sektor Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan bagi mengkoordinasi pelaksanaan hak dan bagasi penduduk negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Tata keuangan negara, baik moneter negara maupun finansial kewedanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.7

6.1 Bawah Hukum Moneter Negara

Keuangan negara boleh diinterpretasikan seumpama pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang, kerumahtanggaan kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala tulang beragangan kekayaan, hak, dan beban negara yang tercantum privat APBN dan laporan pelaksanaannya.

(14)

Tabulasi 6.1 Peruntungan dan Kewajiban Penghuni Negara

Eigendom-hak Negara yang
Dimaksud, Mencaplok Antara

Tak:

Kewajiban Negara ialah Maujud
Pelaksanaan Tugas-tugas
Pemerintah sesuai daengan
Pembukaan UUD 1945, yakni:
1. Hak monopoli mencetak dan

mengedarkan uang

2. Hak untuk memungut sumber-sumber finansial, seperti pajak, bea d an cukai 3. Peruntungan untuk memproduksi

produk dan jasa yang dapat dinikmasi makanya khalayak umum, yang dalam hal ini

pemerintah boleh

memperoleh (kontra penampilan) sebagai sumber) pengajian pengkajian negara.

1. Mereservasi segenap bangsa Indonesia dan seluruh mencurah darah Indonesia

2. Menyampaikan kesejahteraan umum 3. Mencerdasrkan kehidupan

bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban bumi nan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan muatan alias tugas-tugas pemerintah tersebut bisa positif pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam UUD 1945 Amandemen IV2, secara khusus diatur
mengenai Keuangan Negara, adalah puas BAB VIII pasal 23 yang berbunyi andai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat enggak menyetujui antisipasi nan diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan perkiraan tahun yang lalu.8 8 Ibid, 47

(15)

2. Segala Pajak cak bagi keperluan negara berdasarkan Undang-Undang

3. Spesies dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang

4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang

5. Kerjakan memeriksa bahara jawab tentang finansial negara dadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Bersendikan ganjaran tersebut di atas, ditetapkan Undang-Undang akan halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi masa kalkulasi nan berkepentingan. Penyusunan APBN bukan hanya cak bagi memenuhi qada dan qadar konstitusional yang dimaksud puas pasal 23 ayat (1) UUD 1945, hanya lagi perumpamaan dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah privat tahun anggaran yang bersangkutan. Maka itu karena itu, penyusunannya didasarkan atas Rencana Garis haluan internal UU Propenas, dan pelaksanaannya dituangkan dengan Undang-Undang yang harus dijalankan makanya Presiden/ Konsul Kepala negara dan Menteri-menteri serta didikan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Pasca- pengesahan UU APBN, APBN dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Pesiaran Keuangan Pemerintah Siasat.

6.2 Dasar Hukum Moneter Kawasan

Pembangunan daerah sebagai bagian koheren dari pembagunan nasional didasari lega prinsip otonomi distrik dalam pengelolaan perigi pusat. Pinrip kebebasan daerah memberikan kewenangan yang luas dan muatan jawab

(16)

nyata pada tadbir daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang kasatmata uang alias sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengembangkan suatu sistem neraca keuangan antara resep dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan bagi mencerminkan penjatahan tugas kewenangan dan tanggung jawab nan jelas antara Pemerintah Rahasia dan Pemerintah Daerah secara transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini ialah tertampungnya aspirasi semua warga, dan berkembangnya kerja sama mahajana dalam proses pertanggungjawaban penajaman sumur muslihat yang ada dan peluasan sumber-sumber pembiayaan.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 Amandemen IV, tujuan pembentukan Daerah Otonom adalah meningkatkan sosi kekuatan penyelenggara pemerintahan bikin menyajikan masyarakat dan melaksanakan acara pembangunan. Seterusnya, Daerah otonom didefinisikan bak kesatuan awam hukum nan punya perenggan daerah tertentu dan berwajib mengeset serta mengurus keefektifan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam wasilah Negara Ahadiat Republik Indonesia.

N domestik rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Masa 1974, kurnia penyusunan APBD adalah untuk :9

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada Rakyat Negeri yang bersangkutan;

2. Mewujudkan kebebasan yang nyata dan berkewajiban;

(17)

3. Member isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Distrik;

4. Melaksanakan pengawasan terhadap tadbir daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna;

5. Ialah satu pemberian kuasa kepada Ketua Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah di dalam perenggan-batas tertentu. Penyusunan APBD haruslah diletakkan dalam rajah perencanaan pembangunan jangka sedang yang mempertimbangkan skala prioritas pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan APBD haruslah dikendalikan menurut sasaran-objek yang jelas dan terevaluasi. Jadi, baik penyusunan maupun pelaksanaan APBD tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan berjangka medium dan berskala nasional.

7. Akuntansi Sektor Publik Memasuki Era Desentralisasi

Ketatanegaraan desentralisasi telah mengubah sifat interelasi antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar BUMN dengan Pemerintah Trik; antar Pemerintah dengan umum, dan berbagai entitas lain dalam pemerintahan. Peranan pelaporan moneter mutakadim berubah dari posisi administrasi semata menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Pergeseran peranan laporan finansial ini telah kuak kemungkinan buat posisi akuntansi sektor public dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor umum lainnya. Kaprikornus tujuan akuntansi sektor

(18)

publik ialah bagi memastikan kualitas informasi keuangan kerumahtanggaan pertanggungjawaban awam.

Seumpama perspektif baru, berbagai ragam prasarana akuntansi sektor mahajana perlu dibangun, seperti :

a. Standar Akuntansi Sektor Publik kerjakan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan organisasi sektor publik lainnya;
b. Account code untuk Pemerintah Gerendel, Pemerintah Distrik,
alias organisasi sektor publik lainnya, di mana review terhadap transaksi yang berkaitan boleh dilakukan dalam rangka konsolidasi dan audit;

c. Jenis Buku Segara atau Ledger yang menjadi anak kunci pencatatan data primer atas semua transaksi keuangan Pemerintah;

d. Manual Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi lainnya nan menjadi pedoman atas keberagaman-jenis transaksi dan perlakuan akuntansinya.

Dengan kelengkapan prasarana tersebut, para petugas di rataan akuntansi dapat melakukan pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan, baik secara manual maupun komputasi. Akibat tidak tersedianya prasarana diatas, unjuk persepsi bahwa:10

a. Akuntansi adalah sesuatu yang pelik;

b. Akuntansi harus dikerjakan maka itu SDM nan terjaga internal jangka waktu panjang.

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Perombakan

Perombakan politik di Indonesia sudah mengubah sistem
kehidupan negara. Tuntuan good governance diterjemahkan
sebagai terbebas terbit tindakan kecurangan, perkomplotan, dan nepotisme. 10 Ibid, 49

(19)

Pemecahan kekuasaan antareksekutif, judikatif, dan legislative dilaksanakan. Selain itu, partisipasi awam akan mendorong praktik demokrasi n domestik pelaksanaan akuntabilitas mahajana yang sesuai dengan jiwa independensi wilayah.

Undang-undang Nomor 22 Perian 1999 mengenai Pemerintahan Kawasan dan Undang-undang Nomor 25 Hari 1999 tentang Perimbangan Moneter Pusat dan Daerah yaitu 2 (dua) undang-undang nan berupaya mewujudkan kemandirian kawasan yang makin luas. Sebagai penjabatan independensi tersebut di bidang administrasi moneter provinsi, berbagai ordinansi prundangan yang makin operasional dalam era pembaruan pula telah dikeluarkan. Sejumlah ordinansi yang relevan dapat disebut sebagai berikut:

1. Undang-undang Kekayaan Indonesia (Indische comptabiliteitswet, staastsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah bilang kali diubah anak bungsu dengan Undang-undang Nomor 9 Waktu 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53)

2. Undang-undang Nomor 28 Waktu 1999 tentang Penggarap Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lempengan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

(20)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 akan halnya Dana Perimbangan;11

5. Kanun Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 akan halnya Manajemen dan Pertanggungjawaban Finansial Area (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Kepingan Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Ordinansi Pemerintah Nomor 106 Waktu 2000 tentang Manajemen dan Pertanggungjawaban Finansial Daerah internal rencana Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Musim 2000 tentang Pinjaman Negeri;

8. Ordinansi Pemerintah Nomor 108 Hari 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Distrik;

9. Perturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 adapun Kedudukan Keuangan Daerah;

10. Regulasi Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 mengenai Singgasana Keuangan DPRD;

11. Keputusan Kepala negara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930); 12. Surat Selebaran Nayaka N domestik Area dan Independensi

Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ adapun Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Hari Anggaran 2001;

13. Keputusan Presiden Nomor 228/M Waktu 2002;

14. Kepmendari No 29 Hari 2002 tentang Pedoman dan Pengurusan Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Daerah – APBD

8. Permasalahan Regulasi Keuangan Awam Di Indonesia

(21)

Permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut;

1) Kanun yang Berfokus pada Manajemen

Organisasi publik didirikan dalam rangka mewujudkan kesentosaan masyarakat. Perwujudan ini dicapai melalui pelayanan publik yang menjadi estuari dari seluruh proses pengelolaan organisasi publik. Segala apa proses yang dilakukan organisasi masyarakat, baik keuangan maupun nonkeuangan, diatur dengan regulasi publik.

Internal hal ini, salah satu permasalahan yang ada dalam regulasi keuangan publik adalah regulasi yang berpusat puas tata organisasi publik. Regulasi nan hanya terfokus pada pengaturan area manajemen acap kali mengaburan proses pencapaian organisasi publik yaitu kedamaian masyarakat. Makara, regulasi awam harus fokus sreg tujuan pencapaian organisasi publik adalah kesejahteraan umum. Dengan demikian, manajemen akan menata dirinya dalam segala hal dan kondisi mengikuti regulasi yang berfokus pada harapan kesejahteraan publik tersebut.

2) Statuta Belum Berkepribadian Teknik

Banyak regulasi mahajana di Indonesia yang tersusun dengan terlampau baik untuk intensi kesejahteraan masyarakat. Cuma, banyak diantaranya lain dapat diaplikasikan internal masyarakat. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut tak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi bukan yang membincangkan secara lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Selain itu, di Indonesia juga terserah beberapa regulasi setingkat undang-undang yang tidak diikuti peraturan pelaksanaan di bawahnya, sehingga pemerintah di tingkat daerah bukan

(22)

dapat melaksanakan undang-undang tersebut. Bahkan keadaan ini dapat menimbulkan perlawanan antara undang-undang yang berkepentingan dan kanun pelaksanaan di tingkat daerah.

3) Perbedaan Interpretasi antara Undang-undang dan
Regulasi di Bawahnya

Regulasi ditetapkan untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Regulasi yang baik harus bersifat aplikatif, karena regulasi yang tidak jelas dan tidak aplikatif akan menimbulkan multiinterpretasi kerumahtanggaan pelaksanaannya. Multiinterpretasi ini selanjutnya dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dari pamrih regulasi semula.

Dalam kasus ini, salah satu persoalan regulasi di Indonesia adalah perbedaan interpretasi antara Undang-undang dan kanun di bawahnya. Dalam banyak kajian, bilang ayat atau pasal bersumber undang-undang alias regulasi terkait selalu menimbulkan berbagai interpretasi nan berbeda dalam pelaksanaannya. Di tingkat daerah, substansi pecah isi undang-undang tersapu tidak dapat diturunkan dalam peraturan daerah. Kondisi ini membuat tujuan kanun pemerintah enggak dapat terulur sesuai konsep awalnya.

4) Pelaksanaan Regulasi yang Bersifat Perubahan
Berhasil Pemborosan Ancangan

Seiring dengan era restorasi yang tengah melanda Indoensia, berbagai kanun pun juga mengajuk perubahan yang ada. Sejumlah besar revisi ataupun penyusunan kanun yang baru telah dilakukan makanya pemerintah ataupun organsiasi publik lainnya. Laksana sempurna, di bidang keuangan publik, pembaruan di tingkat regulasi dengan lahirnya UU No 17 Tahun 2003, yang diikuti dengan lahirnya Permendagri No 13 Tahun 2006, yang direvisi kembali menjadi Permendagri

(23)

No 59 Tahun 2007. Walaupun telah direvisi, berbagai friksi terkait dengan materi peraturan tersebut tetap masih ada. Fenomena perbaikan peraturan yang tak kunjung berakhir ini telah mewujudkan para aparat keuangan di tingkat distrik menjadi bingung. Selain itu, bikin mengaplikasikan sebuah ordinansi, kapasitas tertentu kembali harus ada sehingga wajar takdirnya pergantian peraturan karuan akan diikuti dnegan pengeluaran lains ebagai dampak dari penggalan pelaksanaan regulasi tersebut.

Seat ini, banyak regulasi yang bersifat peralihan telah dilakukan secara bertahap dan membutuhkan kapasitas tertentu bakal melaksanakannya. Hal ini akan mempengaruhi estimasi yang senantiasa meningkat dan mendekati boros. Pemborosan anggaran akan menurunkan produktivitas organisasi dalam menjalankan roda organisasi sehingga pencapaian maksud organisasi semakin melandai.
5) Pelaksanaan Regulasi Tanpa Sanksi

Kelemahan enggak terbit statuta di Indonesia adalah pelaksanaan regulasi minus sanksi. Dalam kasus ini, sanksi nan dimaksud yaitu azab jika organisasi masyarakat tidak melaksanakan regulasi tersebut. Dengan lain adanya sanksi, organisasi akan semaunya melaksanakan alias tidak melaksanakan regulasi tersebut.

Sebuah regulasi disusun dan disahkan dengan tujuan tertentu, yang n domestik konteks ini sudah karuan kesejahteraan awam. Seandainya organisasi tidak melaksanakan regulasi tersebut, secara otomatis tujuan kesentosaan masyarakat tidak akan dapat tergapai. Karena itu, sanksi terhadap organisasi yang tidak melaksanakan regulasi semoga dicantukmkan kerumahtanggaan setiap statuta awam.

Source: https://123dok.com/document/z3mgjdey-makalah-regulasi-keuangan-publik-akuntansi-sektor-publik.html