Makalah Teori Dan Hukum Konstitusi

MAKALAH

Teori dan Hukum Konstitusi

Dibuat Maka itu:
Ismi Rumiyatti (3102171016) Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan, Ekonomi, Kesehatan.

Universitas Banten Jaya
Serang
2022

f. Asas reciprocitet, mengandung pengertian apabila satu negara mengamini konsul dari negara sahabat, maka negara itu kembali harus membawa dutanya. g. Asas statuta mixta, ialah n domestik memutuskan hukum suatu ragam, digunakan hukum negara di mana ulah itu dilakukan. h. Asas personalitas, yakni asas untuk menentukan harga diri personal pribadi seseorang, adalah hukum nan dolan buat dirinya yakni hukum nasionalnya/negaranya (lex partriae). i. Asas teritorialitas, adalah asas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang merupakan syariat negara di mana dia berdomisili.

j. Asas monogami, adalah asas dalam suatu perkawinan di mana sendiri pria semata-mata boleh punya sendiri gadis umpama istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang junjungan.

k. Asas poligami, merupakan suatu asas di mana dalam suatu perkawinan seorang lelaki diperbolehkan memiliki bertambah dari seorang cem-ceman.

l. Asas Resiprositas, adalah asas timbang balik atau pembalasan. Asas ini lazimnya berlaku n domestik hal hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain. Contohnya adalah vonis arbitrase di luar negeri akan dilaksanakan di Indonesia apabila negara tidak tersebut cak hendak melaksanakan putusan arbitrase yang diputuskan di Indonesia. m. Asas-Asas Hukum Pajak Berikut ini sejumlah asas yang berlaku dalam syariat fiskal:

 Asas legal, yaitu setiap pungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang.  Asas domisili (medan tinggal), merupakan negara di mana seorang wajib pajak berkediaman, berhak bikin mengenakan pajak terhadap teradat pajak tersebut terbit semua pendapatan di mana sekadar pendapatan tersebut diterima.  Asas sumber, adalah cara pengambilan pajak yang tergantung atau didasarkan pada adanya sumur di suatu negara. Negara di mana sendang-sumur penghasilan itu bernas, berhak untuk memungut pajak, dengan bukan mengingat di mana teristiadat pajak kaya.

 Asas kepastian hukum, merupakan asas yang menentukan bahwa pada hakikatnya ketentuan perpajakan tidak menimbulkan pengertian ganda kiranya tidak menimbulkan kesempatan kerjakan berbuat bias.  Asas sederhana, maksudnya adalah peraturan perpajakan haruslah sederhana, sehingga tak terjadi berbagai rupa penafsiran.  Asas adil, artinya adalah fiskal ditekankan pada keseimbangan dengan membebankan pajak sesuai dengan ki akal pikul masyarakat.  Asas ekonomis dan efisian, yaitu pajak dipungut bikin membangun wahana- wahana bagi kepentingan umum (adv minim mampu) dan dengan biaya retribusi nan serendah-rendahnya.  Asas nondistorsi, yakni fiskal bukan dapat menimbulkan digresi ekonomi, inflasi, bilyet psikologikal dan kerusakan-kerusakan.

  1. Mata air Syariat Perundang-Ajakan Polah hukum yang dilakukan secara sengaja oleh jasmani nan berwenang lakukan itu yakni sumber yang berwatak syariat yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut sebagai Perbuatan perundang undangan yang menghasilkan khasanah yang tidak diragukan Kembali kesalahannya yang ipso jure. Tindakan yang boleh digolongkan kedalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam, baik yang berupa penyisipan tehadap peraturan nan sudah ada maupun yang mngubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagsi hukum yang diundangkan (enacted law, statute law) berhadapan dengan syariat yang enggak diundangkan (unenacted law, common law)n Satu perundang-undangan menghasilkan statuta nan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Berperangai masyarakat dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan berpokok sifat-sifat yang partikular dan terbatas. (2) Bersifat global, ini diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiewa nan akan dating yang belum jelas rang kongkritnya. Oleh karena itu ia lain dapat dirumuskan untuk membereskan peristiwa-kejadian tertentu saja. (3) Anda punya kekuatan bagi menyunting dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lasim bagi suatu statuta kerjakan mengikat klausul nan memuat peluang dilakukannya peninjauan kembali. Dibandingkan dengan adat kebiasaan maka perundang-undanga

ekstrem menambah sulitnya operasi bakal mengatasi kecenderungan hukm alias perundangundangan lakukan memihak tersebut. Kerumahtanggaan suasana vitalitas social itu mereka yang bisa bermain efektif adalah orang nan dapat mengontrol institusi-institusi ekonomi dan politik intern umum. Maka dari itu karena itu berat bikin ditolak bahwa perundangundanan itu lebih menguntungkan pihak yang makmur. Yaitu mereka yang lebih aktif melakukan keguatan-kegiatan politik. Masyarakat yang menjunjung liberalism dan ekonominya kapitalisme akan lebih menampilkan karakteristik social nan demikian itu bersumber lega masyararakat nan menekankan sreg unsur kesetiakawanan dalam hayat social dan politiknya. Didalam masyarakat yang disebut permulaan, perundang- undangan dilakukan untuk menndonrong kelebihan golongan yang suatu diatas yang lain. Dalam perundang-undangan itu tidak dapat menjauhi terjadinya kesuksesan internal aksentuasi guna orang- orang tetentu menengah golongan lain akan menjadi makin sengsara.

  1. Sistem Hukum Berdasarkan pengertian sistem dan pengertian hukum seperti yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa wicara akan halnya sistem hukum itu ternyata begitu luas. Dari signifikansi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja namun paling sistem hukum itu harus meliputi:
    1. materi hukumnya yang kasatmata mandu-kaidah dan asas-asas hukum;
    2. proses dalam mewujudkan cara dan/atau asas hukum itu menjadi manifesto;
    3. rang-gambar nan terkait manfaat mewujudkan hukum itu menjadi butir-butir. Justru kalau menggandeng pemahaman sistem hukum itu bersendikan konotasi-konotasi syariat yang telah diklasifikasikan Soerjono Soekanto, tentu saja bicara mengenai sistem syariat itu akan makin luas lagi. Subekti mengatakan bahwa sistem merupakan suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau cermin, hasil terbit suatu penulisan

bikin mencecah suatu harapan. Dalam suatu sistem yang baik bukan boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan lagi tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (over lapping) di antara episode-putaran itu. Bintang sartan, hukum seumpama satu sistem, artinya satu susunan atau tataan koheren dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. . Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu nan merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Pengertian sistem hukum itu sendiri diambil Mariam dari Bellefroid, yang mengatakan bahwa sistem syariat adalah keseluruhan adat yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu . Kemudian untuk mengetahui lebih privat lagi tentang konotasi sistem hukum ini, ada baiknya jika memafhumi pemikiran Hans Kelsen mengenai Teori Tinggi (Stufen Theory) yang isinya menyatakan bahwa: “Tertib hukum alias legal order itu merupakan a system of norms nan berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tingkatan terdapat kaidah-pendirian (norms) dan di puncak piramid terdapat kaidah dasar (grund norms). Di bawah mandu dasar terwalak kaidah yang disebut Undang-Undang dasar; di bawah Undang-Undang radiks terdapat kaidah yang disebut dengan undang-undang; di bawah undang-undang terdapat prinsip nan disebut dengan kaidah kanun-peraturan; di bawah regulasi-regulasi terwalak mandu yang disebut dengan ketetapan. Maka berlakunya dan kebenaran satu kaidah terletak puas kaidah yang terdapat di atasnya

Marbun : 2000: 23) Menurut fungsinya aturan hukum bisa dibagi menjadi dua : a) Hukum materiil (materieel recht) ialah adat – sifat hukum nan menata gabungan – hubungan hukum antara sosok – orang nan menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang dalang didalam umum. b) Hukum formil (formeel recht) ialah aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materil. Mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil didalam Negara syariat adalah kronologi tertentu, perkembangan hukum yaitu dengan beracara. (Hartono Hadisoeprapto : 2000 :35) Jeremy Bentham n domestik ajarannya mengemukakan bahwa intensi hukum dan wujud keseimbangan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of thegreatest number (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya hamba allah). Bentham juga mengemukakan 30 bahwa tujuan perundang – undangan kerjakan menghasilkan kebahagian kerjakan publik. Perundangan – pelawaan harus berusaha bagi mencapai empat tujuan merupakan : a) To provide subsistence (untuk memberi peranakan hidup) b) To provide abundance (bagi menyerahkan alat pencernaan yang berlimpah) c) To provide security (bagi memberikan perlindungan) d) To attain equity (bakal mencapai kebersamaan). ( Teguh Prasetyo : 2022 :111-112) Ide sumber akar utilitarianisme lewat tersisa untuk dilakukan merupakan yang menghasilkan fungsi terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide sebagai halnya ini merupakan prinsip banyak khalayak menghadap tetapan

  • putusan ter-hormat, lampau mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki trik tarik nan sangat raksasa. Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau pendirian kebahagian terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar dan menentang memperbesar kebahagian. Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar alias salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini detik menggunjingkan mengenai keadilan. Kesamarataan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang mengklaim benarnya tindakan takdirnya boleh memaksimalkan kebaikan. Hak 31 ataupun klaim distingtif dipertimbangkan berdasarkan kebahagian orang lain.

Kemanfaatan dan kecondongan berpunca luhurnya keadilan demi memperoleh kesenangan dan rasa kesepakatan dengan cara memelihara keteraturan didalam masyarakatMenurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keseimbangan harus n kepunyaan posisi nan pertama dan nan minimum penting

pecah sreg kepastian syariat dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat nan paling atas diantara tujuan yang lain cuma, setelah melihat pemberitahuan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek – praktek yang enggak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan kronologi membuat syariat yang mensahkan praktek – praktek kebengisan perang lega tahun itu. Gustav Radbruch pun balasannya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan intensi keadilan menempati posisi diatas intensi hukum nan lain. kenyataannya majuh mana tahu antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan

  1. Sifat Konstitusi Konstitusi memiliki dua sifat yakni luwes (flexible) atau kaku (rigid), dan tercatat atau tidak tertera. Sifat laur atau kakunya sebuah konstitusi bisa dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti maupun menyesuaikan perkembangan jaman.

Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dua sifat merupakan luwes dan preskriptif. Dikatakan preskriptif karena untuk mengubahnya terbilang cukup pelik, ini disebabkan Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 mengharuskan bahwa perubahan baru dapat terjadi seandainya disepakati minimum 2/3 anggota MPR yang hadir. Sedangkan dikatakan luwes karena terbukti bahwa MPR telah mengerjakan perlintasan (Amandemen) sebanyak empat kali. UUD 1945 hanya pintar hal-hal resep saja dimana peraturan atau hal- kejadian nan lebih rinci diatur oleh perundang-pelawaan yang derajatnya kian rendah,

Kebiasaan lainnya adalah konstitusi tertulis dan lain tercatat. Dikatakan laksana konstitusi tercantum seandainya ditulis dalam satu naskah. Sedangkan dinyatakan tidak teragendakan yakni jika konstitusi tidak terjadwal dalam suatu naskah melainkan n domestik satu konvensi atau Undang-Undang protokoler. Yang menerapkan konstitusi tidak tertulis merupakan negara Inggris.

  1. Sejarah Konstitusi Konstitusi misal satu kerangka spirit politik sudah lalu disusun menerobos dan makanya hukum sejak zaman Yunani,dan pada detik itu telah mengenal bilang pusparagam hukum (pencatatan) pada tahun 624 – 404 M. kemudian pada masa kekaisaran Romawi,pengertian konstitusi diartikan suatu antologi qada dan qadar serta regulasi yang dibuat oleh para kaisar. Konstitusi romawi memiliki dominasi yang cukup besar sampai pada abad pertengahan dan kemudian menumbuhkan inspirasi untuk tumbuhnya kritis Dewan perwakilan dan nasionalisme tersebut menjadicikal bakal munculnya reaktif konstitusionalisme maju.

Pada periode abad pertengahan,dandan konstitusionalisme gelesot ke arah sistem mahardika nan berarti bahwa tanah dikuasai oleh para empunya tanah. kemudian plong musim 1638 – 1715 di Prancis ditandai dengan kokohnya absolutisme.

kemudian waktu 1789 letup peredaran privat monarki absolutisme di Prancis yang ditandai dengan terganggunya penstabilan keamanan negara, dan sampai puas akhirnya copot 20 Juni 1789 Estats Generaux memproklamirkan dirinya Constituante. dan dituruti oleh Louis XVI pada 14 September 1791 sebagai konstitusi mula-mula di eropa saat itu sebagain negara-negara di bumi sama- setara mendasarkan atas suatu konstitusi.

Menurut J. Rousseau kerumahtanggaan bukunya Du Contract social, “Manusia itu lahir bebas dan sederajad dalam hak-haknya”,sementara itu syariat merupakan ekspresi dari niat rakyat. kemudian makrifat tersebut mengilhami pembentukan konstitusi prancis (tahun 1791) khususnya menyangkut Hak azasi manusia masa tersebut menjadi titik awal konstitusi modern (tercatat).

Konstitusi seumpama Undang-undang sumber akar dan hukum dasar punya punya fungsi berfaedah dan muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme agen muncul seumpama pemenuhan kebutuhan rakyat akan hadirnya buram legislatif dan lembaga tersebut diharapkan dapat mewujudkan Undang-undang bakal membatasi kontrol kepunyaan baginda. alasan inilah yang mendudukkan konstitusi (tertulis) perumpamaan hukum dasar yang lebih tinggi daripada sinuhun.

  1. Gambar Konstitusi

    1. Konstitusi berujud cak bagi mengasihkan pembatasan sedarun penapisan terhadap kekuasaan politik. Intensi ini berfungsi bakal membatasi kontrol penguasa sehingga enggak melakukan tindakan nan merugikan masyarakat banyak.
  2. Konstitusi bertujuan bikin mengasingkan kontrol otoritas berpokok penguasaan sendiri. Boleh lagi menerimakan perlindungan terhadap peruntungan asasi anak adam (HAM), sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan publik teradat menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.

  3. Konstitusi bermaksud memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk

konstitusi yang harus ada menurut suratan umum teori konstitusi telah terkabul n domestik Undang-Undang Pangkal 1945 tersebut. Sreg dasarnya kemungkinan bikin mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang mutakadim dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan mengekspresikan dan melangkaui pasal 37 UUD 1945 tentang pertukaran Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya keadaan itu harus ditanyakan kian dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum.(Tap no/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no/MPR/1983 tentang referendum) Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR berusul waktu 1999 sebatas perlintasan ke empat pada sidang tahunan MPR masa 2002 bersamaan dengan lega hati dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan penelitian secara komperhensif mengenai perubahan UUD 1945 berdasarkan kelanggengan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi. Kerumahtanggaan rekaman perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada catur diversifikasi Undang- Undang yang pernah main-main, yaitu :
Tahun 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945) Ketika Republik Indonesia diproklamasikan puas tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang plonco ini belum mempunyai undang-undang pangkal. Sehari kemudian pada copot 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang- Undang Sumber akar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat) Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput semenjak rongrongan pihak Belanda yang mencitacitakan buat juga berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba cak bagi mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB nan beranak negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku lakukan seluruh negara Indonesia itu, semata-mata bermain untuk negara Republik Indonesia Serikat dagang semata-mata.

Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Bawah Tentatif 1950) Periode federal berpangkal Undang-undang Dasar Republik Indonesia Sindikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya nasion Indonesia sejak 17 Agustus 1945 memaui sifat ahadiat, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penyimpulan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa berpunca pemerintah Republik Indonesia Sindikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sejadi bikin mendirikan sekali lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bakal negara kesatuan nan akan didirikan jelas perlu adanya satu undang-undang dasar nan yunior dan bakal itu dibentuklah satu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang sumber akar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada terlepas 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada terlepas 17 Agustus 1950.
Periode 5 Juli 1959 – waktu ini
(Penetapan berlakunya pula Undang-Undang Asal 1945) Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Bawah 1945. Dan pertukaran Majelis Permusyawaratan Rakyat Temporer Orde Lama plong masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Darurat Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

peralihan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butiran ketentuan merupakan materi yang bau kencur ataupun sudah mengalami perubahan. Mulai sejak sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat dahulu mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang awal dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara n domestik UUD 1945 berkedudukan setara dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam skop wewenangnya masing-masing. Perlintasan lain merupakan berpangkal kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi pendirian saling mengawasi dan menandingi (checks and balances). Kaidah-kaidah tersebut menegaskan cita negara nan hendak dibangun, yaitu negara hukum nan demokratis. Pasca- berbuntut melakukan pergantian konstitusional, tataran selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Laksana hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga etis-benar hidup dan berkembang dalam manajemen negara dan kehidupan warga negara (the living constitution). Konstitusi Laksana Piranti Vitalitas Negara Yang Demokratis Sebagaimana dijelaskan diawal, bahwa konstitusi mengamanatkan andai sebuah aturan dasar yang mengatak hayat dalam bernegara dan berbangsa maka aepatutnya konstitusi dibuat atas dasar tenang dan tenteram bersama antara negra dan warga Negara. Kontitusi merupakan putaran dan terciptanya kehidupan yang demokratis bakal seluruh warga Negara. Jika Negara nan memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan kebiasaan nan dapat menjamin terwujudnya demokrasi dinegara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan seumpama konstitusi demokratis haruslah memiliki mandu-prinsip dasar kerakyatan itu sendiri.

  1. Sejarah perubahan Konstitusi Indonesia Perubahan Undang-Undang Dasar ki ajek berniat untuk memperkuat konstitusi dan tidak sebaliknya. Undang-Undang Dasar ini (pasca Amandemen) dapat disebut misal konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik di parasan kebijakan dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap menernakkan tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (rechtsidee).

Menurut tradisi Amerika Serikat, transisi dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan skrip Amandemen nan terpisah berasal skrip asli UUD, sedangkan menurut tradisi Eropa perubahan dilakukan langsung dalam bacaan UUD. Seandainya peralihan menyangkut materi tertentu, tentulah naskah UUD yang asli itu tidak banyak mengalami perubahan. Akan cuma, kalau materi yang diubah berbilang banyaknya dan malah isinya terlampau mendasar, biasanya naskah UUD itu disebut dengan segel bau kencur sekali-kali. Dalam hal demikian, 4 Ni’matul Huda, Buram Negara dalam masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 5 Jimly Asshiddiqie, op., hlm. 30. 4 perubahan identik dengan penggantian. Tetapi intern tradisi Amandemen Konstitusi Amerika Perseroan, materi nan diubah biasanya selalu menyangkut satu ‘issue’ tertentu. Malah Amandemen I hingga dengan Amandemen X lega pokoknya sepadan-sama menyangkut ‘issue’ Nasib baik Asasi Manusia Perubahan konstitusi memang sudah dilakukan di Indonesia. Belaka bukan berarti perlintasan yang dilakukan telah mengatasi semua kelainan strategi dan tidak menimbulkan masalah baru. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sejumlah permasalahan ketatanegaraan bahkan unjuk.

Amandemen telah berputra sejumlah rang negara yunior intern sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kongres Daerah (DPD). MK hadir dengan riuk satu kewenangannya adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Sumber akar, nan sejauh rezim orde hijau tidak cak semau buram manapun yang berwenang terhadap persoalan tersebut. Sekadar di sisi lain, perubahan UUD sudah lalu melahirkan pemisahan pengujian peraturan perundang-undangan di dua atap. MK yang berwajib menguji undang-undang terhadap undang-undang bawah, sedangkan MA memiliki kewenangan menguji peraturan yang berada di dasar undangundang. Padahal keduanya merupakan lembaga negara yang terpisah. Lembaga perwakilan sekali lagi memajukan persoalan tercalit munculnya DPD.

4. Undang-Undang dalam Sistem Konstitusi

Source: https://www.studocu.com/id/document/universitas-banten-jaya/economy/makalah-teori-hukum-dan-konsti/31978113