Soal Essay Citra Pelajar Kristen

Kegiatan Belajar 2

Peranan Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

  1. UMAT KATOLIK Intern MASYARAKAT PANCASILA

Tali pusar mahasiswa, untuk memahami dengan baik tema “Umat Katolik dalam Awam Pancasila” akan dibahas berjajaran tentang Kehadiran umat Katolik di dalam atma bangsa Indonesia dan Umat Katolik mengembangkan poin-skor yang terkandung di kerumahtanggaan Pancasila.

  1. Keikhlasan Umat Katolik dalam Atma Nasion

Menurut gubahan album puas abad VII sudah ada umat Katolik di kewedanan Sumatra Barat. Bagaimanapun dapat dikatakan bahwa secara bersambung-sambung Gereja Katolik hadir di Nusantara misal satu keesaan sepanjang 450 tahun lebih. (Hari 1984 umat Katolik Indonesia merayakan hari jadi ke-450 kehadirannya nan bersambung-sambung di Nusantara). Iman Katolik tidak menengahi umat dari kebersamaan sukma kemasyarakatan dengan warga-pemukim lain sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu:

  1. Umat membaur dengan masyarakat lingkungan apa lagi agamanya. Umat tidak menyendiri sebaliknya turut serta di dalam sukma masyarakat sehari-masa, di RT, desa, kelurahan malah sampai tingkat nasional.
  2. Di dalam manuver kebangkitan nasional dan dalam perjuangan kemerdekaan, anggota umat ikut serta secara aktif dan bersama anggota masyarakat lainnya. Bahkan privat laskar pahlawan nasional terdaftar logo pelopor-biang keladi Katolik.
  3. Di pelbagai bidang manuver demi pembangunan nasional, umat Katolik turut berperan serta dengan memangku suatu kedudukan tertentu dan dengan mengasihkan sumbangan nan berbeda-beda menurut keadaan dan kemampuan saban.
  1. Meluaskan Nilai-nilai Pancasila

Gereja tidak menuntut umatnya meninggalkan biji-poin luhur sifat istiadat dan kebudayaan nasion. Sebaliknya, Gereja mengajarkan bahwa apa semata-mata yang baik dan luhur harus dipelihara dan dikembangkan. Malah harta dan penemuan berbagai kebudayaan sebaiknya digunakan “cak bagi menyebarkan dan menguraikan berita Kristus dalam pewartaannya” (JR     hal. 543). Iman bisa diungkapkan dengan cermin budaya bangsa yang bersangkutan.

Nasion Indonesia memiliki Pancasila bukan saja sebagai bawah negara melainkan bak peninggalan budaya dan penglihatan hidup bangsa. Apabila dikaji dengan baik, nampak bahwa kelima sila mengandung makna kemanusiaan yang sependapat dengan cita-cita luhur umat Katolik berdasarkan imannya. Pengembangan kelima sila di dalam inskripsi-sahifah resmi yang menjadi konsensus nasional lagi mengandung banyak paham dan nilai yang selengkapnya searah dengan aspirasi iman Katolik tentang individu dan kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, pimpinan umat Katolik dan seluruh jajaran umat Katolik berterima kasih karena negara didasarkan atas Pancasila sebagai dok intern suatu tatanan nan kukuh cak bagi mengusahakan satu negara nan adil dan makmur.

Kebudayaan dan sikap hidup Pancasila ingin didukung dan dikembangkan di kerumahtanggaan roh kemasyarakatan dan kenegaraan oleh seluruh arahan dan umat Katolik Indonesia (Pedoman Kerja Umat Katolik hari 1970 No. 1) alias di dalam Kesepakatan Perjumpaan Nasional Umat Katolik Indonesia (1984 No. 43). Hal ini secara jelas ditegaskan, penandasan dilakukan terutama karena kufu aspirasi nan terungkap dalam Pancasila dan dalam pemahaman mengenai manusia dan masyarakat nan dianut umat Katolik.

Persamaan terutama terdapat dalam hal-keadaan berikut.

  1. Sila pertama
    mencanangkan takwa, toleransi, kerukunan dan independensi beragama. Hal ini sejalan dengan hukum Kristen adapun taat kepada Tuhan dan dengan tanzil Konsili Vatikan II tentang kebebasan beragama, (Dignitatis Humanae No. 6).
    Peran serta umat Katolik di internal kehidupan awam bertumpuh pada keyakinan iman dan religiositas kewarganegaraannya terhadap otonomi Tuhan Sang pencipta. Laksana orang berketentuan tiap orang Katolik merasa berkewajiban terhadap pengamalan kewajiban-kewajiban agamanya. Sebagai warga negara ia sadar bahwa untuk itu negara memasrahkan kesempatan dan peluang baginya, malah mendorongnya. Semata-mata, sira siuman pula bahwa di dalam masyarakat terdapat sekian banyak pribadi-pribadi dan kerubungan yang kepingin melakukan tugas-tugas keagamaannya sonder hambatan.
    Oleh karena itu, tiap turunan Katolik berusaha:

    1. Taat dan mengerjakan wahyu agamanya di dalam masyarakat.
    2. Menjunjung tangga kebebasan beragama semua penghuni.
    3. Membina atma toleransi terhadap cucu adam/gerombolan nan beragama lain. Malah memupuk kerukunan, komunikasi dan kooperasi n domestik suasana jalinan dan persaudaraan dengan semua golongan di n domestik masyarakat.
  2. Sila kedua
    menghendaki agar individu “diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Yang mahakuasa Nan Maha Esa, nan sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, anak cucu, agama dan kepercayaan, keberagaman kelamin, kedudukan sosial, dandan kulit. Karena itu, dikembangkanlah sikap ubah menganakemaskan sesama basyar, sikap timbang rasa dan tepo selira, serta sikap bukan semena-mena terhadap basyar lain” (P4 ad Sila II).
    Anjuran Sila II silam membantu aspirasi hukum Masehi akan halnya besar perut kepada sesama (lihat Mt 22:36-39) dan tekad untuk meredakan barang apa rajah diskriminasi seperti nan terdapat dalam ucapan Kristus (lihat Mt 5:45-47) dan dalam surat Yakobus (Yak 2:1-4).
    Cinta kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan cinta hidayah kepada sesama. Penjelasan UUD’45 mengistimewakan bahwa “Pokok manah yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Nan Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan modern. Di sini pun nampak seolah-olah sila Ketuhanan tidak bisa dipisahkan bermula kemanusiaan nan objektif dan bertamadun.
    Karena itu, sambil menunaikan tugas-tugas kita terhadap Almalik kita pun wajib menunaikan tugas cinta pemberian kita terhadap sesama, bersama dengan siapa saja yang mengusahakan berkembangnya kredit-nilai manusiawi di dalam semangat masyarakat Indonesia.

    1. Kita berusaha hendaknya martabat pribadi dan hak-hak asasi tiap hamba allah dan tiap kelompok/golongan anak adam dihargai dan dapat terwujud dengan wajar. Pelanggaran nasib baik dan pelanggaran hukum nan mengganggu milik dan martabat basyar kita cegah. Tindakan yang bersifat memperbedakan dan tidak/kurang adil dielakkan.
    2. Kita mencoba membaca dan menanggapi aspirasi-aspirasi publik bikin membangun suatu dunia yang lebih baik, nan bertambah layak kerjakan sosok hidup nan disebut individu. Dulu berbarengan kita berikhtiar takhlik aspirasi tersebut.
    3. Kita berkewajiban kerjakan turut menjamin supaya hasil pembangunan tak dapat diukur hanya dengan mengaram tercapainya sasaran-alamat lahiriah/materiil. Yang bertambah berharga ialah sejauh mana anak adam dan kelompok awam makin dapat menghayati pengembangan martabat pribadinya, sejauh mana tiap warga berbintang terang peluang bagi turut dolan serta secara aktif dalam usia bermasyarakat dan bernegara.
    4. Kita mencegah kehidupan patriotisme nan picik dan coba membina solidaritas antar bangsa dan antara umat manusia di seluruh marcapada.
      (Para pemukim yang memiliki posisi yang menentukan dan masuk mem­pengaruhi umur masyarakat umum hendaknya menjadi dam nilai-ponten kemanusiaan nan luhur).
  3. Sila ketiga
    mengamanatkan semua warga agar menaruh persatuan,  keekaan serta arti dan keselamatan bangsa dan negara di atas kekuatan pribadi atau golongan. Manusia Indonesia diharapkan “sanggup dan rela berkorban untuk fungsi Negara dan Bangsa apabila diperlukan”. “Invitasi untuk men­gembangkan cinta kepada Lahan Air dan Bangsa” tanpa lalai “meme­lihara ketertiban dunia yang bersendikan kemerdekaan, perdamaian kuat dan keadilan sosial” (P4 ad Sila III).
    Publikasi ini senapas dengan syariat ke-4 dan senafas dengan paham publik negara yang diulas di dalam Konstitusi Pastoral akan halnya Gereja di kerumahtanggaan mayapada dewasa ini. (lihat G.S No. 73-76).
  4. Sila keempat
    menempatkan manusia Indonesia sebagai warga negara intern “kedudukan, milik dan kewajiban yang separas” (P4 ad Sila IV). Lain dapat “ada suatu niat yang dipaksakan kepada pihak tak”. Semua dimusyawarahkan privat semangat asosiasi dan pertalian. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Almalik dan dilaksanakan dengan penuh manah barang bawaan jawab. Pertepatan hak dan kewajiban antara para pemukim, semangat nikah dalam memusyawarahkan kebaikan bersama, moralitas dalam menjumut keputusan ialah hal-keadaan yang diinginkan dalam penataan kehidupan bersama yang serius manusiawi sifatnya.

Materi ini diperkaya dengan pengayaan video yang bisa anda di akses pada link berikut.

V.8.2 Urut-urutan bangsa dan negara.

Source: https://www.antaranews.com/video/12665/umat-katolik-diimbau-memilih-berlandaskan-dorongan hati

  1. Kita turut menciptakan suasana di mana tiap pemukim dapat menge­luarkan pendapatnya dengan independen, di mana tiap pemukim dapat berlaku serta secara wajar baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan apa sahaja yang menyangkut kehidupan bersama dan kepentingan umum.
  2. Kita membantu ekspansi sarana dan wahana dan pranata demokrasi Pancasila. Jongkong-kolek penampungan serta penyaluran kritik dan aspirasi seluruh saduran umum di tingkatkan maslahat dan perannya. Lembaga-lembaga perwakilan dibuat menjadi kian tepat maslahat dan kian berkemampuan guna.
  3. Kita kontributif aparat pemerintah dalam menegakkan kerakyatan dan menindak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. (Dengan memberikan pengetahuan, dengan gagasan dan saran, dengan penyajian berkelah alternatif).
  4. Kita mengkreditkan atau kondusif melelangkan pendidikan kewarganegaraan. Sikap nan tepat terhadap negara dan nasion, sikap yang tepat terhadap kepentingan publik, sensasi kerakyatan mengenai pengaturan kerumahtanggaan jenjang apapun perlu dikembangkan sedini mungkin.
  5. Hukum yang adil, penerapan dan pelaksanaan hukum yang nonblok oleh penegak-penegak syariat yang adil di dalam jiwa kesamarataan diikhtiarkan sesanggup mungkin.
  6. Ulasan mengenai masyarakat strategi di dalam surat Konsili Vatikan II mengandung unsur-zarah yang senada (Tatap D.H. No. 11).
    Publik kita bersepakat untuk meluaskan nyawa kerakyatan Pancasila. Kedaulatan di tangan rakyat. Seluruh rakyat berwenang dan berkewajiban terhadap hidup dan perkembangan nasion dan negara. Peran serta seluruh rakyat dibutuhkan buat mencecah bulan-bulanan-objek dan cita-cita nasional bangsa, nan cak hendak dicapai melewati tahap-tahap pembangunan. Maka itu sebab itu, perkembangan demokrasi intern segala aspeknya, demikian pula pelaksanaan keseimbangan di dalam segala parasan sukma kemasyarakatan dan kenegaraan harus menjadi keprihatinan kita semua.
  1. Sila kelima
    menyadarkan para pemukim akan “Hak dan kewajiban yang sama kerjakan menciptakan keadilan sosial dalam semangat masyarakat Indonesia”.
    Untuk itu P4 mengutarakan kita mengembangkan “sikap nonblok terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan bahara serta menghormati properti-hak sosok lain”. Pemerataan dalam turut merencanakan dan melaksanakan pembangunan demikian kembali pemera­taan dalam menikmati  hasil-hasil pembangunan juga dicanangkan oleh sila kelima ini. Keadilan di n domestik masyarakat sudah lalu sejak dini diusahakan Gereja. Ajaran-ajaran sosial Gereja yang dikemukakan para Paus belakangan ini dan oleh Vatikan II sekali lagi memerosokkan seluruh umat untuk lebih mengikhtiarkan keseimbangan sosial, nan yakni salah satu aspek kehidupan masyarakat yang serius kemanusiaan.
    Kerumahtanggaan bagan pemerataan keadilan kita sebaiknya mengarahkan pelayanan kita kepada kelompok-kelompok yang cerbak diperlakukan secara lain adil.
    Pelayanan merupakan kesaksian umat Katolik di mana saja. Akan sahaja peladenan kepada kelompok masyarakat nan miskin, yang tertindas yang bukan mempunyai hak apapun, nan selalu terpojok dan dipojokkan merupakan kesaksian yang makin menampilkan paras Kristus yang jati. Kristus di utus….. untuk menyampaikan warta baik kepada orang-orang miskin… lakukan mengabarkan pembebasan kepada khalayak-anak adam tertindas” (Luk. 4:18) Di dalam masyarakat kita cukup banyak terwalak kerubungan yang sering disebut “akar jukut” karena cak acap diinjak dan dipijak orang.
    Oleh sebab itu buat meneladani Kristus dan demi memurnikan peru­tusan Gereja terlazim kita tingkatkan pelayanan kepada  cucu adam-khalayak miskin dan lemah serta terinjak-injak. Pelayanan kita tidak boleh membantu sesaat dengan kegiatan dedikasi, akan tetapi dengan turut mengusahakan perbaikan atma kelompok “akar susu rumput” dengan meningkatkan kemampuan mereka dan bersama mereka memerangi sebab musabab kefakiran mereka.

Dalam rangka membantu kaum miskin dan terinjak-injak dapat dilakukan pelbagai hal berikut ini.

  1. Kita mengusahakan proses penyadaran masyarakat luas, khususnya nan memimpin dan yang kecukupan dibuka mata dan hatinya terhadap ketimpangan-disekuilibrium di dalam masyarakat. Ada nan bergelimang di dalam keglamoran dan ada nan diberi dulu hijau bersantap. Apa sebab dan satah birit semua ini?
  2. Proses penyadaran dibuat pula dengan kelompok yang miskin dan ki teraniaya. Diperlihatkan bahwa bagaimana juga masih suka-suka prospek bagi mereka, masih cak semau peluang di dalam lingkungan yang bermakna dan yang dapat menjadi pijakan hidupnya.
  3. Pelbagai bantuan dalam rangka membina suku bangsa miskin dan tertindas agar mereka sendiri kontributif dirinya seyogiannya diberikan dengan rasa hormat. Diajarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan peluang nan ada kerumahtanggaan kejadian positif. Khususnya perlu dibina kewiraswastaan, nasib memperhitungkan segala sesuatu dengan hemat, semangat berhemat, berkooperasi, umur simpan pinjam secara efektif.
  4. Dalam menjulurkan bantuan seyogianya dihindarkan sikap memberi “dari atas”. Sasaran swadaya akan lebih teraih apabila turunan berbuat lain
    bikin
    orang miskin melainkan
    bersama
    mereka. Mereka tidak dijadikan sasaran, melainkan subjek utama reformasi nasib dan taraf hidup mereka.
  1. KETERLIBATAN UMAT KATOLIK Internal PELBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN Bangsa

Untuk meluluk dan memercayai keterlibatan umat Katolik intern pembangunan nasion, secara bersaf-saf akan dibicarakan di sini tentang dasar dan lecut keterlibatan kita di parasan politik, ekonomi, dan budaya.

  1. Dasar dan Motivasi

Umat Katolik Indonesia hidup di tengah dan bersama bangsa Indonesia nan semenjana membangun di segala bidang. Pembangunan ini dilihat sebagai persiapan-langkah berwujud menuju cita-cita: negara adil fertil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan baik di rataan ideologi atau di permukaan politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam harus adalah realisasi cita-cita yang terkandung di intern Pancasila. Berdasarkan cinta karunia dan kesetiakawanan terhadap sesama bangsa, berdasarkan paham bahwa kita memang menuju ”ke daerah tingkat abadi, tetapi toh harus melaksanakan tugas-tugas kita di ii kabupaten bumi ini “(bdk. kegembiraan dan harapan: GS No. 43) maka kita wajib turut membangun di segala bidang atma, sendirisendiri menurut kemampuan dan posisinya.

Adapun dasar dan ki dorongan keterlibatan kita dalam pembangunan ini adalah perutusan Kristus. Dengan permandian kita dijadikan umat Kristen dan kontan diutus ke tengah-tengah manjapada. Kerasulan dalam tata dunia adalah kerasulan dom, yang secara khusus dipercayakan kepada kaum masyarakat. Dalam keterlibatan ini kaum awam menjawabi panggilan Almalik dan menemukan penghayatan spirituali­tasnya.

Sepatutnya kita terlibat dalam pembangunan dengan tepat dan baik misal warga negara alias sebagai orang beriman Katolik, teradat diusahakan:

  1. Makrifat, keahlian dan kesigapan nan dapat diandalkan.
  2. Sikap dan mentalitas nan sesuai dengan tuntutan pembangunan; di samping itu bosor makan bersikap jujur, adil, dan penuh pengabdian, serta kewajiban jawab terhadap kemustajaban masyarakat.
  3. Minat dan upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan: takwa, toleransi, aman solidaritas kewarganegaraan, tenggang rasa, persaudaraan, ura-ura, keseimbangan sosial sehingga kita tidak hanyut dalam kampanye meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan materiil namun.
  1. Keterlibatan Kita di Bidang Garis haluan-Ekonomi

Mencantol keterlibatan kita umat Katolik di bidang politik ekonomi, ada baiknya secara berturut-masuk dibicarakan beberapa hal penting perumpamaan berikut

a. Masalah di lapangan

Bersama seluruh bangsa, umat Katolik bersyukur kepada Tuhan karena tanah air kita memberi fasilitas bakir bikin mencari nafkah. Bagi bilang makhluk Indonesia tersedia semakin banyak alamat makanan, pakaian, perumahan, persekolahan, dan hiburan. Beberapa wilayah sudah lalu menikmati lebih banyak elektrik, jalan, media komunikasi sosial, serta sarana angkutan darat, laut, dan mega.

Di tak pihak hati kita sedih apabila mengamati bahwa ada sekelompok boncel orang yang tinggal di metropolis atau gerendel industri menuntaskan harta berkecukupan ruah, provisional enggak sedikit rakyat harus bergulat mati-matian untuk sesuap nasi tiap hari. Terutama masyarakat pedesaan dan orang biasanya di kota, adalah mayoritas penduduk kita, belum pas mendapat prospek lakukan maju sepesat penduduk di kota, di trik produksi, dan di sekitar pusat pengambilan keputusan. Kewedanan Timur Indonesia kembali merupakan bagian Ibu Pertiwi nan masih amat jauh mulai sejak keberuntungan rekan-rekannya di Kawasan Barat.

b. Visi kita mengenai pembangunan ekonomi

Memang negara kita menengah berusaha menapaki masa peralihan, dari negara yang lebih bercorak agraris ke negara yang bertambah bercorak industri. Kita memang teristiadat mengapalkan negara kita beralih menjadi negara berbudaya, namun kemajuan tidak hanya memerlukan uang dan teknologi, tetapi terutama membutuhkan mental pembangunan yang bugar yang betul-betul menghargai umbul-umbul dan menjunjung jenjang poin-nilai, sebagai halnya kejujuran, aturan bebas, partisipasi, kese­tiakawanan dan keikhlasan berpikir panjang. Maka dari itu, kita perlu mengajak seluruh lapisan bangsa bagi menyadari, bahwa tolok ukur keberuntungan kita tidak hanya pada ditambahnya jumlah uang dan perusahaan ataupun industri. Negara kita dapat disebut maju apabila rakyatnya semakin bisa menghargai sesama, musim, bumi, laut, seisinya serta mengenali syariat-hukum alam andai rekan manusia menggapai jiwa nan harmonis dan per-sisten.

Dengan demikian, kita ingin saling mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi, bertambahnya penghasilan per ketua atau meningkatnya ekspor, tidak dengan sendirinya selalu menguntungkan seluruh bangsa dan manusia seutuhnya. Ternyata kemajuan seperti itu bersifat mendua. Gairah kesuksesan dapat memurukkan pertumbuhan ekonomi dengan memepas hasrat sosok untuk bekerja demi meninggi ketenteraman, dengan mengumpulkan uang lelah dan milik. Namun, kehausan akan harta dan hoki dapat melecun dan membahayakan nikah.

Makanya sebab itu, kita perlu menyebarluaskan kebijaksanaan yang juru membeda-bedakan manakah kesuksesan semu dan mana kemajuan sejati, lalu juga dengan cermat menakar-nimbang ancang ekonomi yang paling mengena. Pembangunan ekonomi yang tahir merupakan pembangunan ekonomi nan:

  1. menjunjung tinggi martabat bani adam, tidak meremehkan atau mengabaikan hak asasi anak adam karena mengejar sasaran atau hasil ragawi tertentu; dengan demikian manusia tidak tetapi menjadi angka alias sendang resep bagi sistem ekonomi; terutama fungsionaris wanita dan anak-anak pantas mendapat habuan pembelaan yang bertambah tepat guna.
  2. menghargai individu sebagi pegiat ekonomi nan terpenting karena menjadi pangkal, isi, tujuan, dan muara segala apa kegiatan ekonomi sehingga pemberdayaan usaha rakyat kecil merupakan poros apa gerak ekonomi;
  3. menjamin peran serta semua warga negara dalam bidang ekonomi dengan tidak melalaikan kaum marjinal, dengan demikian kampanye-propaganda ekonomi memang mendukung pelaku-praktisi ekonomi sebaiknya cukup boleh bermain secara global, namun kontinu berburu jalan agar pemerataan upaya penyejahteraan menjadi siaran;
  4. panas terbentuknya kemitraan dan jaringan kerja sebabat antara semua pihak bersandar plong
    Code of Conduct
    yang bercirikan keadilan sosial.
  5. secara berenergi guna menciptakan mekanisme bakal mencegah perpanjangan korupsi.

c. Pembangunan yang terencana

Perlu diusahakan perencanaan pembangunan yang matang. Keadaan tersebut berkaitan dengan peningkatan industri pertanian dan pembangunan pedesaan serta pembangunan distrik terpencil. Apabila upaya itu lain dilakukan, orang akan tetap mengalir ke perkotaan dan pusat-pusat industri. Pemerataan pembangunan itu dapat mencegah menumpuknya modal dan kemakmuran di satu provinsi. Kita kembali perlu secara aktif ikut serta mengusahakan desentralisasi industri. Dalam kota-kota seyogianya kita ikut menyisihkan pelayanan bagi para pendatang, tidak hanya dari kacamata pengemasan pekerjaan, saja juga dalam peristiwa budayanya. Di antara pelbagai kemudahan hidup perlulah kita lebih menciptakan politik perumahan yang tepat guna dan layak dihuni. Dalam rangka ini, kebijakan transmigrasi bisa merupakan pemerataan kegiatan ekonomi asal didukung oleh upaya kebudayaan nan serasi. Prinsipnya, dalam pembangunan yang sehat, bani adam mendapat tempat kancing, lain hanya sekadar didudukkan seumpama mata air daya hanya.

d. Hal-hal yang mendesak

  1. Lapangan kerja
    Pembangunan masyarakat terwujud apabila semakin banyak rakyat kreatif mencukupi kebutuhannya koteng. Hal itu hanya dapat terjadi, apabila tersaji kesempatan bekerja yang layak bagi sebanyak mungkin rakyat. Apabila enggak, pengangguran akan membuat bangsa kita tidak makmur, insan terlazim menyia-nyiakan kesempatan, keluarga rusak, kriminalitas meningkat, dan keamanan terganggu. Oleh sebab itu, keprihatinan dasar pembangunan kita adalah pencintaan lapangan kerja.
  2. Pertanian
    Pembangunan kita patut bertumpu pada kekuatan terbesar masyarakat kita, yaitu petani. Dengan pembangun pertanaman secara kokoh, kita meneguhkan muslihat spirit mayoritas rakyat sehingga upaya itu dapat memerdukan usia seluruh nasion. Dalam kerangka itu peningkatan produktivitas pertanian perlu dijaga kiranya mempergunakan jalan yang semakin menjaga keutuhan alam ciptaan. Lebih jauh, pengembangan persawahan pun menghidupkan pabrik nan menyenggangkan pekerjaan untuk biasanya penduduk serta menyempatkan alamat makanan yang dibutuhkan seluruh bangsa.
  3. Usaha karyawan kecil
    Pantaslah didukung juga segala usaha menyodorkan nasib buruh, para pekerja dan pedagang katai. Buruh penting karena mereka itu anak adam; maka pada dirinya seorang harganya lebih tinggi dari plong modal manapun. Oleh sebab itu, kabilah buruh dan pekerja kecil, khususnya buruh anak asuh dan wanita, di kota dan daerah pabrik harus mendapat perhatian khusus pecah umat beriman. Para tuan modal dan manajer patut menuding penyelenggaraan kerja, uang kancing sosial, hak berkumpul dan menjatah perhatian tulus kepada buruh. Para pejabat dan politisi terbiasa mengusahakan peraturan perundangan yang adil dan memarginalkan agar sungguh dilaksanakan. Namun, tugas peladenan untuk buruh merupakan tugas seluruh umat.

3. Keterlibatan Kita di Satah Politik

Menyangkut keterlibatan kita umat katolik di bidang politik, ada baiknya secara berjejal-jejal kita bicarakan bilang peristiwa berikut ini.

a. Komplikasi di lapangan

Di musim-masa sekitar pergantian abad ini, umat Katolik bersama seluruh rakyat merasakan adanya sejumlah produk undang-undang yang menunjukkan perlintasan sarana hidup politik. Ada tradisi strategi yang baru, ada undang-undang yang mencoba menyederhanakan hidup politis. Bertahun-hari negara kita cukup antap walaupun penghabisan-pengunci ini mulai muncul jilatan di sana sini.

Memo Pastoral KWI 2003 akan halnya ”Keadilan Sosial kerjakan Semua” menegaskan bahwa ”hancurnya keadaban di Indonesia, lebih khusus lagi hancurnya keadaban strategi. Majemuk kelainan yang timbul di bidang ekonomi, agama, hukum, kultur, pendidikan, mileu hidup alami dan manusiawi dilihat sebagai akibat dari keburaman dunia politik bangsa. Hal yang diharapkan pada mulanya Orde Reformasi ternyata tidak terkabul, kendatipun harus diakui bahwa ada beberapa pergantian. Ada kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikat. Akan tetapi, banyak kebobrokan malah menjadi semakin parah. Salah satu yang amat mencolok yaitu hilangnya cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik (NP.KWI. 2003 No. 5).

Strategi yaitu tugas luhur buat mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan kewajiban jawab itu dijalankan dengan berpegang plong cara-prinsip hormat terhadap status manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, demokrasi, kesetaraan dan cita rasa muatan jawab kerumahtanggaan semangat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan belaka, dalam banyak satah prinsip-pendirian itu makin diabaikan bahkan ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk maka itu para politisi, praktisi bisnis, dan pihak-pihak yang punya mata air daya serta berpengaruh di distrik ini. Berlanjut sekarang, politik hanya dipahami sebagai wahana buat mencapai dan mempertahankan pengaruh, atau menjadi bekas pertarungan kekuatan dan resistansi bakal memenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi atau keuntungan finansial bagi pribadi dan kelompok menjadi tujuan terdepan. Rakyat sering kali hanya digunakan ibarat kendaraan untuk mendapatkan dan mempertahankan keefektifan dan yuridiksi tersebut. Tertawan bukan ada upaya serius bakal takhlik kesejahteraan bersama. Bukan kepentingan bangsa yang diutamakan, melainkan kepentingan kelompok, dengan melenyapkan cita-cita dan kehendak kelompok lain. Dalam konteks ini, agama menjadi rentan terhadap kekerasan. Simbol-fon agama pun dijadikan alat bikin mencapai fungsi politik. Kecenderungan membangun sekat-sekat menjadi semakin faktual. Dengan demikian, pertimbangan strategi politik tidak melekat lega warga negara misal subjek hukum. Nasion hanya dianggap sebagai kelompok-kerumunan kepentingan itu. Politik terasa semakin menyengsarakan rakyat, membentuk banyak orang tidak percaya lagi terhadap mereka yang menyambut kendali tadbir serta sumur kancing ekonomi dan mengikis rasa saling berkepastian di antara warga terhadap sesamanya. Alhasil yaitu sikap masa bodoh pada banyak orang terutama kaum muda dan gerombolan terjaga (NP. KWI. 2003 No. 6).

Ketatanegaraan supremsi semacam itu dengan sendirinya akan mengorbankan tujuan utama, merupakan kesejahteraan bersama yang mengandaikan validitas dan keadilan. Penegakan syariat juga terabaikan. Akibatnya, kasus-kasus KKN (Penyelewengan, Kolusi, dan Nepotisme) tidak ditangani secara sungguh-sungguh, bahkan makin merajalela di berbagai wilayah, lebih-makin sejak pelaksanaan program otonomi kawasan. Otonomi daerah nan dimaksudkan sebagai desentralisasi kekuasaan, mal, fasilitas, dan pelayanan ternyata menjadi desentralisasi KKN, antara lain karena kurang tepat detik, laju dan cakupannya. Ketatanegaraan kekuasaan tak bisa dipisahkan berasal politik tip. Politik komisi yang sebetulnya yakni bentuk kejahatan, dijadikan alat terdahulu lakukan mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang itu rakyat ditipu, pendamping rakyat dikhianati, sampai-sampai oleh orang-hamba allah nan mempunyai otoritas politik dan ekonomi untuk memperjuangkan ketenteraman rakyat. Bukankah dengan demikian martabat bangsa tidak dihormati dan kebebasan rakyat dirampas untuk menjamin kepentingan pribadi atau gerombolan? Bukankah dengan demikian kebebasan rakyat diganti dengan kekuasaan uang? Persen menentukan segala-galanya dan mem-busukkan kebijakan. Peraturan perundang-pelawaan dan aparat penegak hukum dengan mudah ditaklukkan makanya mereka nan menguasai uang jasa. Kesudahannya, upaya buat menegakkan tatanan hukum yang independen dan pemerintah yang bersih tak terpuaskan. Ketidakadilan semakin dirasakan oleh keramaian-gerombolan nan secara struktural telah privat posisi lemah, seperti putri, momongan-anak, orang lanjur vitalitas, orang cacat, kaum miskin. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap martabat perempuan dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, pelecehan terus berlangsung di banyak ajang, dan terus terjadi tanpa sanksi hukum. Selain itu, pengelabuan terhadap rakyat kecil banyak sekali dilakukan justru oleh orang-khalayak yang memahami syariat dan bertanggung jawab bikin menegakkannya (NP-KWI 2003 No. 7).

Dengan demikian, suasana persaingan antarkelompok dan antarpribadi menjadi semakin radikal. Suasana itu memaksimalkan perasaan tidak adil, terutama ketika tatap muka dengan perpecahan mahajana intern penggolongan kelas ekonomi. Pikiran diperlakukan tidak bebas itu menyuburkan sikap tertutup dan perasaan bukan kesepakatan bagi setiap orang. Basyar lain atau kelompok bukan akan dianggap sebagai ancaman yang akan mencelakakan dirinya atau kelompoknya. Manah terancam ini diperparah dengan sistem ekonomi yang tidak produktif menciptakan pelan kerja mentah. Kinerja ekonomi belalah menuntut pembaharuan. Pembaharuan terus-menerus memaksudkan orang menyetimbangkan diri dengan tuntutan-tuntutan hijau yang tidak cak acap mengungkapkan ponten-nilai keadilan. Mereka yang tidak memenuhi permintaan struktur ekonomi plonco akan terlempar bermula pegangan karena tidak bernas memenuhi standar yunior tersebut. Angka pengangguran semakin tinggi karena rendahnya investasi di sektor ekonomi riil yang mengakibatkan enggak terciptanya lapangan kerja. Pengangguran tidak sahaja mengakibatkan tak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melainkan pun memukul status dan dengan mudah membuat turunan yang bersangkutan kekurangan harga diri (NP-KWI 2003 No. 8).

Tatanan ekonomi yang berjalan di Indonesia menunda terjadinya kolusi kebaikan antara para pemilik modal dan kepala untuk mendapatkan keuntungan paling-paling. Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang hanya mencari keuntungan sesaat bersama dengan para politisi yang mempunyai kemujaraban bikin mendapatkan uang jasa dengan mudah. Akibatnya antara lain pengurasan dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan malapetaka. Penggusuran yang bukan manusiawi dan menimbulkan banyak penderitaan lagi tidak magfirah dari bertemunya kedua kepentingan tersebut (NP-KWI. 2003 No. 9).

Akar susu yang terdalam ialah bahwa iman tidak juga menjadi sendang inspirasi bagi spirit nyata. Penghayatan iman lebih berkisar plong situasi-situasi lahiriah, bunyi bahasa-huruf angka dan upacara keagamaan. Dengan demikian, arwah strategi di Indonesia kurang tersentuh makanya iman itu. Salah suatu akibatnya ialah lemahnya pelaksanaan etika strategi, yang hanya diucapkan di bibir, tetapi tak dilaksanakan secara konkret. Kebijakan tidak pun dilihat sebagai upaya berburu makna dan nilai atau urut-urutan bagi pencapaian kesejahteraan bersama. Maka diperlukan pertobatan, ialah transisi dan peremajaan hati serta kepribadian, seperti diserukan para Nabi dan Yesus seorang. (NP-KWI. 2003 No. 11).

Kerakusan akan kekuasaan dan khasanah ini menjadi resep pendorong politik keefektifan yang amat mempersempit ruang masyarakat, yakni pangsa kemandirian politik dan ira peran serta warga negara sebagai subjek. Urat kayu publik disamakan dengan pasar. Hal nan dianggap minimum terdepan adalah kemujaraban uang dan hasil ekonomi. Cucu adam hanya diperalat sehingga menumpu diterapkan diskriminasi dan keragaman lagi diabaikan. Dengan kata lain, basyar hanya dihargai dari manfaatnya, terutama sejauh keefektifan ekonomisnya. Maka dengan mudah mereka yang lunglai, yang miskin, yang kumuh dianggap tidak berguna dan lain mendapat tempat. Tekanan plong nilai kegunaan ini tidak hanya bertentangan dengan martabat makhluk, melainkan juga mengikis solidaritas. Kejadian yang farik – entah berbeda agama, tungkai atau perbedaan yang tidak – dianggap menjadi guri bagi maksud kelompok. Penyelenggaraan negara dimiskinkan cuma menjadi manajemen kepentingan kelompok-kelompok. Politik dagang sapi menjadi bagian penyelenggaraan itu dengan akibat melemahnya niat ketatanegaraan intern penegakan hukum. (NP-KWI. 2003 No. 12).

Nafsu cak bagi mengejar kepentingan sendiri/kelompok bahkan dengan mengabaikan keabsahan. Meluasnya praktek korupsi tidak lepas dari upaya memenangkan kepentingan diri dan kelompok. Ini menyorong terjadinya pemusatan kekuasaan dan lemahnya kiat batil politik bertatap dengan kepentingan-fungsi pihak yang membereskan sumber rahasia moneter, terutama sektor menggandar. Akibatnya, bukan proses ketatanegaraan bagi arti bersama dan mengurus cita-cita nyawa bersama yang berkembang. Sebaliknya, arti finansial nan mendikte proses kebijakan. Lembaga penilik yang diharapkan menjadi penengah dalam perbedaan kepentingan ini, justru merupakan fragmen dari sistem yang juga korup ini. Karenanya kebijakan pula menjadi tidak mandiri pula. Politik suka-suka di bawah tekanan kelebihan mereka yang menyelesaikan dan mengendalikan usaha-operasi pasar. Apalagi organisasi politik-organisasi politik kebijakan membutuhkan dana besar bikin memenangkan Pemilihan Umum. Telah menjadi rahasia awam bahwa para politisi partai banyak yang berpaling kepada para pengusaha untuk meraih dukungan finansial. Akibatnya, syariat pasar, juga menjadi penentunya. Etika politik seperti enggak berdaya, dicekik oleh nilai-nilai pasar, persaingan nan tidak terkendali dan janji keuntungan ekonomi. (NP-KWI. 2003 No. 13).

Cara bertindak berlandaskan dalil tujuan menghalalkan segala apa mandu. Ketika tujuan menghalalkan mandu, terjadilah kerancuan raksasa karena barang apa yang merupakan cara diperlakukan sebagai tujuan. N domestik logika ini, dimensi adalah hasil. Intimidasi, kekerasan, garis haluan tip, politik pengerahan massa, teror dan kaidah-mandu imoral lainnya dihalalkan karena menjatah hasil yang diharapkan. Kriminalisasi kebijakan menghasilkan politisasi kriminalitas. Akibatnya tidak sedikit pelaku kejahatan ketatanegaraan, provokator dan koruptor menikmati tiadanya sanksi hukum. Lemahnya penegakan hukum mengaburkan kognisi nilai baik dan buruk nan lega gilirannya menumpulkan kesadaran kesopansantunan dan perasaan bersalah. Kalau situasi-situasi itu tidak disadari, individu menjadi tak peka dan menganggap semua itu wajar saja. Fasad hidup bersama juga disebabkan dan sekaligus menghasilkan penumpulan hati insting.

Bertitik tolak pada kepahitan-kepedihan tersebut maka kita teristiadat mempertahankan bilang media formil politik, sejauh sesuai dengan cita-cita publikasi kemandirian 1945. Namun, peletakan lingkaran sahih dan retorika politis itu belum menjamin pelaksanaannya. Boleh jadi oleh kebijaksanaan dan pola laku bilang penguasa negara kita masih terpincut sebagai negara kekuasaan dan bukan negara kedaulatan rakyat dan negara hukum. Suasana represif kadang-kadang sangat dirasakan.

Sreg periode mendatang akan semakin meningkat tuntutan mengaktuali­sasikan nilai-poin Pancasila dan UUD 1945 dengan setia. Setiap Undang-undang harus kontributif penghayatan dan pencerminan pengamalan Pancasila. Masih diharapkan adanya strategi yang tepat, agar aneka perundangan sungguh berkaitan secara padu.

Kita memandang para praktisi politik andai warga negara nan mengemban kedaulatan rakyat. Orientasi pengabdian mereka seyogianya betapa-sungguh keselamatan seluruh rakyat. Para penduduk negara yang berkewajiban wajib bersikap proaktif privat mewujudkan nilai-angka luhur bangsa kita kerumahtanggaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Visi pembangunan kebijakan

Politik plong dasarnya berjasa dan bermaksud mengabdi guna umum. Kita mendambakan pembangunan politik menerobos:

  1. pembentukan kehidupan bernegara yang menghormati hak-hak asasi manusia dengan semangat setia kawan steril;
  2. pengembangan kehidupan kenegaraan dengan sistem demokratis nan memungkinkan pelaksanaan Pancasila bagaikan ideologi longo dan UUD 1945 secara masuk akal;
  3. pembangunan sistem syariat nasional yang adil secara demokratis umpama penjabaran cita-cita negara hukum;
  4. pembinaan nyawa kepartaian yang nonblok dan adil ke arah partisipasi rakyat yang merata serta berpedoman “salus populi suprema lex”;
  5. pengembangan sistem perimbangan kekuasaan yang kreatif dan dinamis seraya menghandalkan integritas pribadi pejabat.
  6. penyusunan hayat bermasyarakat yang ditandai dengan kemaje­mukan nan nonblok, dinamis, dan berwawasan nasional.
  7. pembangunan hidup bersama yang menciptakan rasa aman lahir batin dengan kemampuan bela negara yang serasi;
  8. hidup kemasyarakatan nan berpusat pada proses memberdayakan setiap sepuhan publik dengan terus menerus memperluas kalangan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

c. Hal-hal yang menggeser

  1. Nasib baik asasi khalayak
    Kita bersatu dengan seluruh umat manusia menjunjung pangkat peruntungan-hak asasi manusia. hal itu telah dicantumkan intern Pengenalan UUD 1945. Sekadar, dirasakan masih kurangnya usaha yang lebih konsisten kiranya segala langkah ekonomi, hukum, kebijakan, dan budaya betul-betul beralas pada pengakuan kepunyaan asasi seluruh rakyat, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin; kembali mereka yang n kepunyaan minus badan ataupun mental. Penyakit itu erat berkaitan dengan sila manusiawi yang independen dan bertamadun. Intern pembukaan UUD 1945 kita mendasari pernyataan kemerdekaan lega hak asasi setiap individu dan nasion; eigendom yang melekat puas diri manusia sendiri. Kita harus memperjuangkan pengakuan peruntungan asasi manusia di mana pula dan kapan juga serta untuk siapa pun. Anak adam nan minimal primitif secara irit maupun sosial, harus diperlakukan sebagai subjek. Sebab, kita berketentuan bahwa semua khalayak diciptakan sepadan dan ditebus dengan darah Kristus yang sama pun.
    Kita ingin melaksanakan Sila Kemanusiaan secara sungguh-sungguh. Kerjakan itu, kepastian hukum harus serius merata. Di sinilah kita dipanggil supaya timbrung serta mengembangkan sistem hukum nan merangsang persatuan nasional.
  2. Independensi rakyat
    Perkembangan masyarakat kita membutuhkan proses pengambilan keputusan yang mempedulikan aspirasi rakyat. Kita harus ikut menciptakan proses kerakyatan secara fit antara lain dengan membangun kehidupan partai politik yang sehat, menciptakan bentuk perwakilan rakyat yang umur, mendukung pemerintahan nan bersih dan menjaga lembaga kehakiman yang tunak demi kesamarataan. Intern aksi itu kita mendapat dukungan berpunca Bapa Konsili yang menggusur agar rakyat biasanya mampu dan mendapat kesempatan bertindak serta dalam pengambilan keputusan politik. Perhatian perlu bertambah dicurahkan lega upaya meluhurkan martabat dan harkat sesama penghuni negara dan sampai-sampai sesama manusia tanpa diskriminasi. Peristiwa itu dapat kita tunjukkan dengan menghargai pendapat, menjunjung panjang wawasan kewarganegaraan, dan memperjuangkan secara aktif tuntutan keadilan wajar untuk seluruh masyarakat tanpa pilih kasih. Sempurna musyawarah di desa-desa tradisional patut kita pelajari bagi lingkup kewarganegaraan; intinya adalah penghormatan terhadap tiap rakyat. Acuan yang cak agar diperhatikan yakni nilai-poin universal, seperti kemiripan hak, muatan asasi manusia serta nilai setempat, yang berkaitan rapat persaudaraan dengan ki kenangan, kondisi budaya kita. Dalam hal itu, sebenarnya cita-cita universal nan disebut “hak-hak asasi individu” bertemu dengan pedoman hidup anak adam Timur supaya memandang sesama betul-betul sebagai manusia. Itulah keseleo suatu wujud positif demokrasi Pancasila. Guna melaksanakan hendaklah kita ikut menunaikan janji konsep dan praktik pemilahan umum, serta mekanisme ura-ura untuk mufakat.
    Paus Yohanes Paulus II dalam suratnya akan halnya peran serta umat Katolik n domestik politik (24/11/2004) menyatakan: ”Puas tingkat tindakan politis faktual, secara publik bisa ada suatu kemajemukan partai-partai kebijakan di mana umat Katolik bisa menggunakan – khususnya melewati lembaga-lembaga legislatif – hak dan kewajiban mereka untuk beramal pada kehidupan umum negara mereka. Hal ini unjuk karena sifat nan tergantung berpunca pilihan-saringan tertentu perkariban dengan supremsi masyarakat, keanekaragaman strategi yang tersedia bagi menuntaskan maupun menjamin kredit radiks nan sama, kemungkinan interpretasi nan berbeda akan prinsip-prinsip sumber akar teori politik, dan kompleksitas secara teknis akan banyaknya keburukan-masalah politik. Bagaimanapun hendaknya lain menjadi terbang terhadap pluralisme nan samar di n domestik pilihan prinsip-prinsip tata krama atau skor-nilai yang hakiki. Heterogenitas pendapat sementara yang sah yakni dasar mula komitmen umat Katolik plong politik dan secara langsung gandeng dengan ajaran moral dan sosial Kristiani. Internal terang petunjuk ini umat Katolik harus menilai peran serta mereka di internal kehidupan politik sehingga menjadi pasti bahwa keterlibatan itu ditandai maka itu suatu beban jawab yang masuk akal busuk bagi kenyataan duniawi.
    Gereja mengakui bahwa walaupun demokrasi merupakan kata majemuk peran serta langsung pemukim negara yang terbaik di n domestik pilihan-seleksian politis, hal itu hanya berhasil sreg tingkat yang didasarkan pada suatu kesadaran
    pribadi
    manusia nan etis. Keterlibatan umat Katolik di n domestik roh politik lain dapat dikompromikan pada prinsip ini karena sebaliknya kesaksian iman Masehi di manjapada, sama seperti keesaan dan hubungan batin berasal umat berkeyakinan, akan tidak ada. Struktur-struktur demokratis di atas mana negara modern dibangun akan alangkah getas jika fondasinya tidak dipusatkan pada pribadi manusia. Adalah hormat terhadap pribadi cucu adam yang takhlik peran serta demokratis dimungkinkan. Seperti mana Konsili Vatikan II mengajar, “terjaminnya hak-hak pribadi yakni syarat mutlak, supaya para warga negara, masing-masing maupun secara kolektif, bisa berperan serta secara aktif kerumahtanggaan spirit dan pemerintahan negara” .
    Oleh sebab itu, diperlukan lebih banyak upaya menyalurkan pendapat rakyat, baik melewati organisasi sosial ketatanegaraan maupun media massa.

    1. Kita timbrung menciptakan suasana di mana tiap penghuni dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, di mana tiap warga boleh main-main serta secara wajar baik intern perencanaan maupun dalam pelaksanaan apa doang nan menyangkut atma bersama dan manfaat umum.
    2. Kita kontributif peluasan wahana, kendaraan dan pranata demokrasi Pancasila. Sagur-jongkong penampungan serta penyaluran   celaan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat ditingkatkan fungsi dan perannya. Lembaga-lembaga perwakilan dibuat menjadi lebih tepat arti dan lebih berkapasitas fungsi.
    3. Kita mendukung aparatur pemerintah dalam menegakkan demokrasi dan menindak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. (Dengan memasrahkan informasi, dengan gagasan dan saran, dengan penyajian alternatif).
    4. Kita mengusahakan atau membantu mengusahakan pendidikan kewarganegaraan. Sikap yang tepat terhadap negara dan bangsa, sikap nan tepat terhadap kepentingan masyarakat, persepsi yang demokratis mengenai kekuasaan intern jenjang apapun teristiadat dikembangkan sedini siapa.
    5. Hukum yang bebas, penerapan dan pelaksanaan syariat nan adil oleh penegak-penegak hukum yang adil pula di kerumahtanggaan semangat keadilan diikhtiarkan seboleh-bolehnya.
  3. Pemahaman hukum
    Negara republik Indonesia yaitu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu masyarakat ingin membina satu pengelolaan hukum kewarganegaraan dan implementasinya yang dapat menjamin kesentosaan tiap dan seluruh warga. Pembangunan hukum dan implementasinya dengan menggunakan aparatur menegak hukum yang adil dan berkarisma, demikian lagi peningkatan kesadaran hukum pada seluruh jajaran publik wajib diusahakan. Tekat bangsa ini sejalan dengan keinginan Gereja yang tertuang di dalam GS. no. 75. Di situ kita baca: Perlu ditemukan “struktur yuridis politis yang menyerahkan kepada semua warga (tanpa diskriminasi apa pun), kesempatan yang bertenaga guna untuk berperan serta secara netral dan aktif, baik di dalam menentukan gudi-landasan hukum bagi umum politik maupun di dalam tadbir negara dan di intern bidang-bidang berusul pelbagai pranata dan di internal menentukan maksud-tujuan demikian sekali lagi di dalam memilih para pemimpin.”
    Dalam bidang dan pengembangan hukum kewarganegaraan hendaknya:

    1. Hak nasib dan makna negara camar bertumpu pada keistimewaan umum.
    2. Kepentingan umum camar menjadi tolok ukur buat tiap perumusan hukum.
    3. (Keefektifan publik menurut Konsili Vatikan II ialah: ”jumlah persyaratan roh sosial, yang memungkinkan baik keramaian-kelompok ataupun tiap-tiap anggota mencapai kesempurnaan dengan lebih penuh dan kian baik.”
    4. Diatur secara serasi pembagian tugas pranata berpangkal wewenang negara dan berbarengan pun perlindungan hoki yang daya guna, yang tak merugikan siapa sekali lagi” (Kesenangan dan Harapan no. 75).
    5. Diakui, dan dipertahankan dan dimajukan milik serta pelaksanaan hak semua pribadi, keluarga dan keramaian, dan lagi tugas-tugas yang mengeluh semua warga.
    6. Ada kepastian hukum sehingga tiap pihak tahu milik dan tanggung jawab saban dan merasa dilindungi n domestik hal ini.
    7. Syariat itu objektif dan diberlakukan secara adil pula, minus pandang rambut alias tanpa diskriminasi.
    8. Penegak hukum yang adil didukung oleh setiap warga dan seluruh kerubungan masyarakat, tersurat penguasa dan penegak syariat nan lebih janjang.
  4. Persatuan bangsa
    Plong awal abad XX, dikuatkan dengan Sumpah Jejaka 1928, dimantapkan oleh Manifesto Kemerdekaan 1945, rakyat Nusantara memperjuangkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam satu negara terkasih. Pada hari itu persatuan betul-betul menjadi rekam bundar yang mengecat suasana masyarakat. Dalam perjalanan perian dapat timbul kesan, bahwa persatuan kurang terkabul secara tuntas karena masalah-masalah intern hubungan antar agama, antar suku dan antar golongan. Orang sering tergoda lebih berjuang untuk kerubungan sendiri. Cak semau sejumlah peraturan dan kebiasaan yang ternyata menciptakan pengkotak-kotakan antara warga negara. Kadang tertentang bahwa warga negara diperlakukan oleh penegak hukum dan aparat pelayanan masyarakat secara tidak sama karena agama, status sosial. aliran politik dan pendidikan.
    Kita umpama bagian yang lain terpisahkan berpokok bangsa Indonesia, bertekat membela dan mengisi persatuan ini serta menolak segala pengkotak-kotakan baik dalam latar hukum, politik, ekonomi maupun budaya. Kita harus menjadi pelopor dalam persatuan mendalam antarkita; jangan sampai persatuan hanya menjadi semboyan yang bagus saja terbatas terwujud secara tuntas karena gangguan berebut pemeluk-pemeluk agama, pertentangan antarkelompok, antarsuku, antargolongan. Kita harus menjadi “pejuang Bhinneka Tunggal Ika” secara tulus. Dengan demikian, Wawasan Nusantara tidak silam perumpamaan idiom hampa, melainkan laksana pendorong, perjuangan dan harapan aksi kita.
  5. Etika dan bahara jawab politik
    Dalam rangka membangun nasion dan negara nan sedang terpuruk oleh krisis multidimensi, Konferensi Waligereja Indonesia menekankan perlunya etika politik. KWI dalam Katebelece Pastoral tahun 3003 menempikkan: “Cita-cita untuk ikut membangun masa depan yang lebih baik perlu ditumbuhkembangkan. Perasaan sebangsa menghidupkan umur kerjakan mencapai tujuan bersama itu. Cita-cita amanat, kesepakatan nasional dan pamrih negara yang terpuaskan dalam kehendak untuk merdeka serta perjuangan untuk merebut kedaulatan itu, perlu terus-menerus disadari kembali. Kesatuan hati nasional para pendiri negara yaitu Pancasila yang merupakan landasan bersama dalam hayat berpolitik. Agar visi etika politik boleh dilaksanakan privat penyelenggaraan kehidupan bersama, dibutuhkan ponten-nilai dan pemahaman sejarah satu komunitas. Kesadaran politik nan peduli terhadap etika tidak pernah bisa dipisahkan berpunca sejarah kekerabatan. Penataran Pancasila sebagai guri politik bernegara enggak semata-mata menjadi peristiwa garis haluan, semata-mata juga keadaan tata krama. Peristiwa itu ditandai dengan persuasi setiap kelompok onderdil bangsa untuk mengatasi sortang-penjolok agama dan kesukuan saban. Ini adalah susuk kesadaran adab yang yaitu rasa hormat terhadap eigendom-milik, ponten-nilai, dan pendirian-prinsip yang disepakati bersama demi kesentosaan umum.
    Pengharapan akan masa depan yang lebih baik juga bertumpu pada penghuni negara yang masih mempunyai kehendak baik. Sungguhpun semakin tampak bahwa politik di negeri ini dijalankan dengan mengancaikan etika politik, namun masih ada keinginan osean kerjakan berubah. Selain itu politik yang tidak modern serta enggak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan tanggapan balik protes yang akan mengusik setiap warga negara nan peduli akan penderitaan mereka. Sedangkan, perjuangan keefektifan dan pertampikan khasiat yang berkepanjangan akan kobar kesadaran akan perlunya penyelesaian nan memarginalkan dan adil. Penyelesaian semacam itu tidak akan terwujud bila tak mengacu ke etika politik.
    Dengan mempertimbangkan maklumat sosial-kebijakan di Indonesia, prinsip-pendirian etika berikut ini mendesak bagi dilaksanakan:
    a)Hormat terhadap pamor manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia punya nilai n domestik dirinya seorang dan bukan pernah dapat diperalat. Bukankah bani adam diciptakan menurut citra Almalik, diperbaharui oleh Yesus Kristus yang dengan karya penebusan-Nya menggotong manusia menjadi anak Allah? Istilah Sumur Gerendel Manusia (SDM) nan belalah digunakan tidak boleh mengabaikan validitas bahwa poin basyar enggak semata-mata terletak n domestik kegunaannya. Status insan Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan enggak boleh diperalat lakukan tujuan apapun, terjadwal tujuan politik.
    b)Kebebasan.
    Kebebasan adalah eigendom setiap sosok dan kelompok: netral bersumber segala apa rajah kebrutalan dan nonblok bagi berekspansi diri secara penuh. Setiap warga amat membutuhkan kebebasan terbit ancaman dan tekanan, objektif bermula kemiskinan yang membelenggunya, dan pun kebebasan bagi berkembang menjadi manusia seutuhnya. Kekuasaan negara perlu diingatkan akan salah satu barang bawaan jawab utamanya lakukan melindungi penghuni negara semenjak ancaman kekerasan, baik nan dari dari sesama pemukim maupun, dan terutama semenjak kekuasaan negara.
    c)Keadilan.
    Keseimbangan yakni keutamaan yang takhlik individu sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak bukan barang apa yang merupakan haknya. Dewasa ini perjuangan kerjakan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi semakin menggusur untuk dikedepankan, demikian lagi penangkisan buat melaksanakan kemujaraban sosial modal, bagi kesejahteraan bersama. Mendesak sekali lagi pendayagunaan modal untuk peluasan sektor ekonomi riil, serampak menemukan cara-cara agar gambling ekonomi internal rencana spekulasi keuangan dikontrol kerjakan mendukung bertumbuh dan berkembangnya wiraswasta-wirausaha kecil dan semenjana, menciptakan lembaga dan syariat-hukum yang adil. Yang tidak kalah mendesak yakni penegakan hukum.
    d)Kesetiakawanan.
    N domestik pagar adat Indonesia sikap solider terungkap intern nyawa gotong royong dan aliansi yang menurut pepatah lama berbunyi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ponten solidaritas semakin memarginalkan untuk diwujudkan internal konteks dunia modern. Bakal publik di mana banyak khalayak mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil, setia kawan bermanfaat berdiri pada pihak target ketidakadilan, tercantum kelaliman sistemis. Selain itu wajib dikembangkan juga solidaritas antardaerah dan gerakan untuk mencegah kesempitan egoisme kelompok.
    e)Subsidiaritas.
    Menjalankan prinsip subsidiaritas signifikan menghargai kemampuan setiap individu, baik pribadi maupun kerumunan cak bagi mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap kontributif seperlunya. Apabila kelompok yang kian kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa mengamankan ki aib nan dihadapi, kelompok yang lebih besar ataupun pemerintah/negara tidak terlazim racik tangan. Intern keadaan kita sekarang pertautan subsidier signifikan menciptakan relasi baru antara trik dan negeri dalam hal pengalokasian tanggung jawab dan wewenang, hubungan kemitraan dan ekualitas antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial dan warga negara, kerja sederajat serasi antara pemerintah dan swasta. Kecenderungan etatisme nan menonjol dalam Tulang beragangan Undang-undang yang disebarkan di masyarakat dan undang-undang yang disahkan oleh DPR RI pengunci-akhir ini antagonistis dengan mandu subsidiaritas ini.
    f)Fairness. Prinsip fairness atau sikap fair bukan mudah diungkapkan intern bahasa Indonesia. Prinsip fairness menjamin terciptanya adat nan nonblok dan sikap tunak padanya; dihormatinya pribadi dan etiket baik lawan politik; dijaganya pembedaan provinsi privat dari distrik masyarakat; disadari dan dilaksanakannya beban sebagai pemenang satu kontes politik kerjakan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
    g)Demokrasi.
    Dalam sistem kerakyatan kebebasan rakyat ki berjebah di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem, tidak sahaja menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga vitalitas ekonomi, sosial dan kultural. N domestik kemustajaban itu, kerakyatan dimengerti andai cara-cara pengerahan arwah bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan puas peran serta, badal dan tanggung jawab. Kerakyatan lain dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan. Di Indonesia pelecok satu badan yang minimum terlibat n domestik pelaksanaan demokrasi ialah DPR RI dan DPRD. Selepas Pemilahan Mahajana 2004, akan unjuk rencana baru, yaitu DPD (Dewan Badal Daerah). Ternyata gambar-gambar itu kurang berfungsi dalam menggantikan kelebihan masyarakat luas, malah dalam banyak peristiwa, tambahan pula membendung tercapainya tujuan demokrasi. Intern publik kita tampak mode memarginalkan kelompok-gerombolan minoritas dengan alasan-alasan yang terbatas terpuji. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil semata-mata atas sumber akar suara miring mayoritas, dengan menelantarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, menguning dan berjangka panjang.
    h)Beban jawab. Bertanggung jawab berarti mempunyai komitmen penuh pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Bahara jawab atas disertai dengan tanggung jawab kepada. Bagi politikus tanggung jawab berguna kinerja yang sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan negara dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada rakyat. Beban jawab hanya bisa dituntut bila ketatanegaraan umum pemerintah terumus jelas dalam hal hak istimewa, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Atas pangkal kebijakan umum ini legislator dan kelompok-kelompok masyarakat bisa mewujudkan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Buat warga negara, muatan jawab berharga bermain serta dalam mewujudkan pamrih negara sesuai dengan kedudukan sendirisendiri.
  1. Keterlibatan di Bidang Strategi-Budaya

    Mencantol keterlibatan di bidang budaya secara berduyun-duyun kita akan bicarakan materi berikut ini.

a. Keadaan di tanah lapang

Kebudayaan kita beraneka ragam. Hal ini kita nilai sebagai khazanah dan anugerah Allah. Mal per cak cakupan budaya dan tungkai sebaiknya semakin dihargai, bukannya dihancurkan identitasnya. Meskipun serba bhinneka, terdapat arus-distribusi yang sampai tahun ini bertahan mengalir di bawah permukaan gejala-gejala yang mencari kebudayaan yang bersifat Indonesia.

Darurat ini, peradaban kita sedang dilanda arus budaya global. Memang kebudayaan nasion enggak dapat memperjaya kita, tetapi pula dapat menciptakan nyeri dan krisis kebudayaan. Mungkin kini sedang terjadi benturan-benturan budaya di tengah kita.

Di manjapada Barat proses persilihan budaya, semenjak budaya tradisional ke budaya modern tinggal ke budaya postmodern, terjadi dalam jangka waktu yang lama dan secara seremonial. Akan belaka, di wilayah-wilayah kita budaya tradisional, berbudaya dan postmodern saling bertumpang-tindih. Tidaklah menganehkan jika terjadi bentrokan dan ketegangan budaya. Kita perlu saling membantu cak bagi bersikap kritis dan menciptakan sikap hidup yang mencerminkan kebebasan batin arti memerosokkan hal-keadaan nan tak layak bagi kemanusiaan kita. Bagi itu, kita dapat memajukan kebudayaan setempat dan mempertahankan keunggulan tamadun suku-suku kita. Jangan sampai ada kebudayaan yang dihancurkan dengan dalih kema­juan.

b. Visi pembangunan politik-kebudayaan Indonesia

Kita memandang kebudayaan secara menyeluruh. Situasi itu menyangkut perasaan, cita rasa, selera, simbol-simbol, cara pikir, bahasa, cara menangani dan menyelesaikan penyakit samudra ataupun kecil, serta tulang beragangan-lembaganya. Oleh sebab itu, bangsa dan negara terpa­dukan secara rohaniah dalam sejati dirinya. Gereja mengajarkan bahwa kebudayaan habis menyangsang takdir manu­sia. Kebudayaan adalah pratanda khas dari kemampuan “adanya” dan hakikat manusia (Bdk.GS. 10:23 s/d 27).

Sebagai bangsa Indonesia kita ingin biar kebudayaan Indonesia sebagai “umur” bangsa bertumbuh dan berkembang. Kita merindukan suatu pengembangan peradaban:

  1. nan sekuat tenaga membantu peluasan kebudayaan setiap area secara terbuka. Sebab justru kebudayaan provinsi itu dapat menciptakan kultur nasional yang berakar pada situasi dan kondisi masyarakat yang nyata. Kebudayaan nasional seperti itu akan memiliki ketangguhan dan kelenturan yang memadai dalam mengintegrasikan pengaruh proses globalisasi secara terbu­ka;
  2. nan mengoptimalkan, berekspansi, memelihara, dan menyuburkan wawasan nasional, sehubungan dengan peralihan generasi pecah generasi 1945, yang mengalami secara spontan perjuangan memper­satukan nasion ini, ke generasi penerus, yang lain mengalami situasi tersebut. Puas masa mendatang mesti dicari ungkapan wawasan kebangsaan baru dengan bertumpu puas keterbukaan dalam memandang masa lewat serta jalal hati n domestik menyambut perian depan;
  3. yang dengan sekuat tenaga berusaha merabuk dan meluaskan persatuan bangsa, jangan sampai terjadi pengkotak-kotakan di privat mahajana karena tungkai, ras, kedaerahan, dan agama ataupun keper­cayaan yang berbeda;
  4. yang menjamin persatuan sejati seluruh nasion dengan memberi prospek bagi hak dan kewajiban semua orang untuk berperan serta dalam pembangunan kebudayaan nasional yang longo dan berbudaya sederajat dengan permohonan kronologi dan pergantian zaman; antara lain menghargai kesepadanan peran laki-laki dan pemudi.

c. Hal-keadaan yang wajib diperhatikan bakal pengembangan tamadun Indonesia

1) Pendidikan perumpamaan wahana pengembangan kebudayaan. Untuk itu diusahakan pendidikan nan:

  1. memungkinkan insan taruna menemukan dan mengembangkan dirinya dalam keesaan dengan sesama dan seluruh alam segenap; supaya upaya tersebut pada terpangkal merupakan propaganda bikin mewariskan dan mengembangkan nilai-kredit dasar manusiawi;
  2. memberi bekal kepada individu cukup umur cak bagi memiliki kepribadian, kepandaian, kesigapan, keahlian, dan kemampuan mengembang­kan diri dan masyarakatnya;
  3. membangun manusia dan mahajana bermutu yang mampu menciptakan budaya yang bermutu pun dan mengembangkan sikap-sikap nan dapat menghadapi perubahan-peralihan nan sekarang sedang terjadi. Sikap-sikap itu misalnya: sikap responsif, mandiri, bertanggung jawab. Dengan demikian, budaya setia terpelihara.

2) Ilmu butir-butir dan teknologi penggubah kebudayaan/kebudayaan baru

  1. Ilmu informasi dan teknologi beradab adalah putaran berpangkal peradaban nan berkembang sebagai biji zakar dari pikiran dan perasaan manusia. Isi dan pamrih ilmu pengetahuan dan teknologi adalah daya-daya sosok yang mulia. Oleh sebab itu, kita harus ikut menjaga, agar ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa menghamba ketenteraman anak adam sedalam-dalamnya dan tidak dipergunakan kerjakan merosotkan martabat manusia.
  2. Pembangunan n domestik parasan ilmu mualamat dan teknologi memang diperlukan dalam membangun dan memajukan nasion. Sekadar, teristiadat dipikirkan dan dijaga agar kelestarian lingkungan kehidupan lain dirusak maka dari itu pembangunan tersebut; kita perlu menciptakan spirit keilmuan dan teknologi yang menghamba kepada kebutuhan dan kesejahteraan serta lain tinggal di lapisan tohor yang terlalu realistis dan oportunistis.
  3. Ilmu kenyataan dan teknologi harus betapa-betapa dihayati andai karunia Tuhan untuk memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kalimantang secara manusiawi; internal lega itu kita juga sadar bahwa guna-guna publikasi dan teknologi dapat disalahgunakan.
  4. Generasi cukup umur perlu dididik dan diberi kesempatan mudah-mudahan bisa ikut ambil bagian privat pembangunan dan penguasaan aji-aji pengeta­huan dan teknologi sehingga memiliki nasib saintifik nan tangguh dengan dasar etika mantra yang bertanggung jawab.
  5. Guna-guna pengetahuan dan teknologi hendaknya menciptakan suatu kersai­daban bau kencur nan mengebumikan.
  6. Generasi remaja sekali lagi terlazim menyadari bahwa keberuntungan ilmu keterangan dan teknologi selain berfaedah bikin spirit manusia, lagi membahayakan nasib orang, termasuk arwah imannya. Banyak orang beranggapan bahwa basyar bisa hidup tanpa Almalik lebih lagi membebastugaskan Almalik. Karena itu, kita perlu ingat bahwa norma kegiatan manusia itu adalah ketenteraman manusia utuh, sedangkan kemajuan guna-guna pengetahuan, terutama kemajuan teknologi doang perkakas. Sebab alat teknologi itu berwatak netral (tidak baik – tidak buruk), sekadar tidak pernah menghasilkan hubungan pribadi yang baik selain bersumber manusia itu sendiri, justru karena nilainya yang otonom. Kuncinya terletak di privat pribadi cucu adam sendiri, yakni dalam sikap dan kesadaran jalinan pribadi dengan Tuhan.
  7. Banyak orang yang salah mengertikan prolog “maju”. Mereka sudah lalu berbesar hati dengan n kepunyaan organ-radas teknik baru dan mode baru. Ini merupakan kesalahan mental pokok yang perlu dihilangkan. Hal nan modern bukan sekadar misalnya kondominium, mobil, HP, semata-mata mental dan sikapnya. Bani adam nan hidup dalam zaman yang serba cepat, serba efisien ini pun harus menyamakan diri dengan jalan angan-angan cepat dan efisien.
  8. Menyesuaikan diri bukan pertanyaan gaya, tetapi kaidah hidup. Bahaya besar di zaman yang cepat berubah ini ialah bahwa orang mulai kekeringan arah karena menghindari biji nan bersih dan yang pusat. Orang mengira bahwa kalau contong (cassing) dan mereknya berubah, isinya kembali berubah. Belum pasti!
  9. Sikap Gereja dalam menanggapi tanda-tanda zaman dengan munculnya kreasi-kreasi baru di permukaan mantra amanat dan teknologi ini tidak seperti koteng cukong dan manajer nan akan mencari keuntungan dengan menaikkan harga, hanya bahkan dengan melihat situasi, mengerti harapan dan kedahagaan masyarakat. Kita bisa berdialog, berembuk: berbicara mengenai masalah-masalah usia ataupun persoalan-persoalan yang gawat dewasa ini. Dengan adaptasi ini, Gereja berpretensi dapat menyampaikan ajaran dan keyakinannya misal gudi bagi pembangunan vitalitas di zaman modern ini.

Eksplorasi/PERESAPAN

Dalam Dekrit tentang Karya Misioner Katedral No. 15, kita baca:

“Umat Kristen, yang dihimpun dari pelbagai bangsa di dalam  Gere­ja, “tidak dibedakan dari cucu adam-manusia lain, baik oleh rancangan tadbir, maupun maka dari itu bahasa, dan maka itu tatanan kehidupan politik”. Sebab itu seyogiannya mereka sukma untuk Allah dan Kristus dalam sifat terhormat kehidupan bangsanya sen­diri. Sebagai pemukim negara yang baik haruslah mereka memupuk cinta ibu pertiwi dengan betapa-sungguh dan berkekuatan faedah”

Para peserta Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia (PNUKI) sreg tanggal 12 Juli 1984 membuat satu kesepakatan bersama yang menunjukkan sikap umat Katolik terhadap Pancasila:

“Pancasila mengandung biji-poin manusiawi yang indah, yang juga dijunjung tangga intern Ajaran-wahi Gereja. Karena itu Dom menerima Pancasila bukan karena pertimbangan-pertimbangan taktis, melainkan karena biji-nilai indah Pancasila itu sen­diri. Kita masuk memperkaya pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila itu dan dengan demikian turut mendalam mem­ingat masyarakat Pancasila. Pengamalan di kerumahtanggaan vitalitas warga yang Katolik dapat dihayati sebagai satu rajah perwujudan iman kristiani kerumahtanggaan konteks awam Indonesia” (Lihat Kese­pakatan Bersama Para Petatar Persuaan Nasional Umat Katolik Indonesia 1948 No. 43, a.l di dalam Radius No. 2 & 3 Waktu XII, 1984 (edisi PNUKI) hal. 89).


Saksi Iman nan terlibat




Umat Katolik menyadari bahwa bersama semua orang dari segala lapisan masyarakat menjadi sesama musafir. Dalam segala pergula­tan itu umat Katolik dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan datanganya Kerajaan Allah. Kekaisaran yang berpedomankan validitas, keadilan, imperium nan memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan dan cerbak kasih serta perdamaian.

Peralihan dan prospek

Umat Katolik akan semakin ditantang oleh perubahan yang amat cepat di dalam meres politik, ekonomi, budaya, komunikasi so­sial, mantra pengetahuan, teknologi dan pelbagai segi kehidupan sosok. Dalam gelombang itu banyak ditemukan penyakit yang sangat menggeser cak bagi ditangani. Setiap peluang buat bersama seluruh rakyat membangun tahun depan yang sejahtera perlu disambut atas dasar iman yang global. Perlu diusahakan agar proses itu per-sisten disemangati oleh kedatangan mengejar kehendak Allah dalam segala apa liku-liku pergulatan bangsa.
(Pedoman Katedral Katolik Indonesia 1996)

Peran serta kita

Pas dipuji bahwa di intern masyarakat demokratis masa kini, di dalam suatu iklim kebebasan yang benar, setiap orang dijadikan peserta di kerumahtanggaan mengacungkan kelompok politik. Mahajana yang demikian memerlukan bentuk-bentuk peran serta yunior dan lebih penuh di dalam usia publik baik oleh penduduk negara Kristen maupun non-Kristen. Sesungguhnya semua dapat membantu, dengan menerimakan suara di dalam pemilihan-pemilihan bakal para penghasil syariat dan bos pemerintahan, dan pun dengan kaidah tidak, pada perkembangan pemecahan masalah-masalah ketatanegaraan dan pilihan-sortiran legislatif yang menurut pendapat mereka, akan menguntungkan kesentosaan umum. Semangat demokrasi tidak dapat produktif tanpa keterlibatan setiap bani adam secara aktif, bertanggung jawab dan murah hati, “meskipun dalam bentuk, tingkat, tugas dan bagasi jawab yang berbeda-beda dan saling melengkapi”.

Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kewarganegaraan mereka, “nan dibimbing maka itu celaan hati Kristiani”, sesuai dengan nilai-nilainya, kaum awam beriman melaksanakan tugas yang tepat memasuki tatanan duniawi dengan nilai-nilai Kristiani, temporer sekaligus memuliakan hakikat dan otonomi sepenuhnya dari tatanan itu, dan bekerja seperti mana warga negara tidak menurut kompetensi dan kewajiban jawab khusus mereka. Konsekuensi berasal wangsit dasar berpunca Konsili Vatikan II ini adalah bahwa “suku bangsa publik beriman tidak pernah dapat membedakan peran serta mereka di dalam ‘spirit umum’, artinya di n domestik banyak bidang ekonomi, sosial, legislatif, manajerial dan kultur yang beraneka ragam, nan dimaksudkan guna mencadangkan secara organik dan institusional kesejahteraan umum”. Aksi ini antara tak peningkatan dan benteng kebaikan-kebaikan misalnya tatanan umum dan perdamaian, kedaulatan dan kesamaan, puja terhadap vitalitas manusia dan lingkungan, keadilan dan solidaritas. (Paus Yohanes Paulus II dalam salinan “Peran Serta Umat Katolik dalam Politik).

Source: http://bahanajar.ut.ac.id/app/webroot/epub/original_files/extract/1178/EPUB/xhtml/raw/sylggb.xhtml