Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Banyaknya kasus kekerasan privat proses penyidikan yang terjadi di tingkat kepolisian terutama di wilayah-daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman awam akan hukum menjadi pematang pertanyaan ini. Saya mau menanyakan bagaimana seandainya dalam proses penyidikan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan konsekuesi hukum terhadap BAP tersebut? Terima karunia.

Sambut hidayah atas cak bertanya Anda.


Intisari:

Penyidik dilarang menggunakan kekerasan maupun studi kerumahtanggaan bentuk apapun saat mengerjakan pemeriksaan terhadap terselami, adalah kerumahtanggaan proses penyidikan. Jika Berita Acara Penyidikan (“BAP”) dibuat dalam keadaan tersangka disiksa secara jasmani, maka BAP tersebut tidak sah dan boleh diupayakan praperadilan, serta dapat juga dijadikan radiks untuk membatalkan dakwaan.

Penjelasan selanjutnya dapat Anda simak internal ulasan di bawah ini.


Ulasan:

Sebagaimana pernah dijelaskan privat artikel
Radiks Syariat Pelaksanaan Pemulihan oleh Penyidik, pengelolaan prinsip penyidikan itu dilakukan berdasarkan
Keputusan Kapolri No. Angket.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Antologi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak pidana, khususnya kerumahtanggaan penggalan Kiat Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak pidana



(“Juklak dan Juknis Penyidikan”)

.
Bab III angka 8.3.e.6

Juklak dan Juknis Penyidikan
telah yang menegaskan:

Pada masa dilakukan penapisan, dilarang memperalat
kekerasan
alias penyelidikan dalam rang apapun dalam pemeriksaan.

Hal ini sekali lagi berkaitan dengan salah satu peruntungan nan dimiliki maka dari itu narapidana, ialah netral dari impitan sebagaimana; diintimidasi, ditakut-takuti dan
disiksa secara fisik. Penjelasan lebih lanjut adapun hak-hak di atas dapat Anda simak dalam artikel
Perbedaan Nasib baik Tersangka & Tahanan.

Pengaturan lain tanya penyelenggaraan tugas kepolisian ini juga antara lain terletak kerumahtanggaan
Pasal 11 ayat (1) huruf b Regulasi Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 akan halnya Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Manajemen Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”)
yang menggarisbawahi bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat n domestik ki kebusukan.

Kamu bermartabat bahwa berita acara dibuat bagi setiap tindakan tentang [Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Periode 1981 tentang Hukum Acara Pidana – “KUHAP”]:

a.


pemeriksaan terduga;

b.


penangkapan;

c.


penahanan;

d.


penggeledahan;

e.


pemasukan kondominium;

f.


penyitaan benda;

g.


pemeriksaan sertifikat;

h.


pengawasan saksi;

i.


sensor di kancah kejadian;

j.


pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k.


pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan takdir dalam undang-undang ini.

Sesuai pengaturan
Portal III angka 8.3.d

jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil sensor dituangkan dalam Berita Programa Pemeriksaan (BAP). Mengenai BAP ini
M. Yahya Harahap
n domestik bukunya “Pembahasan Persoalan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” mengklarifikasi (hlm. 137) bahwa jika suatu BAP yakni hasil pemerasan, tekanan, ancaman, maupun paksa, maka
BAP yang diperoleh dengan cara serupa ini tak sah.

Dalam praktiknya, berdasarkan penelusuran kami, hakim pernah membatalkan suatu tuduhan karena penyidikan dilakukan tidak legal. Kerumahtanggaan artikelPenyidikan Tidak Formal, Juri Batalkan Dakwaan
disebutkan bahwa
hakim menyatakan surat gugatan batal demi hukum karena ketika penyidikan tidak tersedia sambung tangan hukum untuk tersangka. Padahal berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana nan ancaman hukumannya minimal panca tahun, wajib didampingi pengacara, yang mana delik pencurian nan didakwakan kepada tersangka diancam dengan azab maksimal tujuh masa. Kesiapan bantuan hukum bagi tersangka menjadi riuk satu dorong ukur keabsahan penyidikan.

Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan perkara anak dengan terdakwa DS,
tawar demi syariat karena kamu menilai tembusan kecaman jaksa dibuat bersendikan BAP yang bukan formal. Alhasil, jaksa diperintahkan bikin menghentikan penuntutan terhadap DS. Hakim menemukan bukti dalam BAP yang menunjukkan DS telah menandatangani surat pernyataan dan sebuah berita acara. Dua piagam itu isinya menyatakan bahwa DS secara siuman menolak didampingi advokat.

Dengan demikian, hakim berpandangan bahwa proses penyidikan DS tidak absah karena tak didampingi pengacara.

Demikian jawaban semenjak kami, agar berharga.


Bawah Hukum:

1.



Undang-Undang Nomor 8 Hari 1981 tentang Syariat Acara Perdata;

2.


Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Patokan HAM dalam Tata Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.


Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Antologi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Meja hijau, khususnya dalam penggalan Sendi Wangsit Pelaksanaan akan halnya Proses Penyidikan Delik.


Referensi:

Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Semarak Ilmu cetak-mencetak.

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-bap-dibuat-berdasarkan-penyidikan-yang-tidak-sah-lt54ba4266649c7